KBR, Jakarta - Kementerian Kesehatan menerima 38 laporan terkait keracunan pangan. Dari jumlah itu, delapan di antaranya meninggal.
Direktur Penyehatan Lingkungan di Kemenkes Anas Ma'ruf mengatakan, rata-rata ada 10 kasus kejadian keracunan pangan tiap bulan. Keracunan pangan banyak disebabkan oleh makanan siap saji yang terkontaminasi.
"Tahun ini, di tahun 2023 kita sudah mendapatkan laporan kejadian keracunan pangan, yang terjadi lebih dari 30 tepatnya 38 kejadian yang dilaporkan melalui public health emergency of operation center. Terjadi di 38 kabupaten/kota di 18 provinsi," ujar Anas Ma'ruf dalam Sosialisasi Keamanan Pangan Jelang Mudik 2023, Rabu (12/4/2023).
Baca juga:
- Kasus "Ciki Ngebul", DPR Minta BPOM Sidak ke Lapangan
- Kuasa Hukum Korban: Pemerintah Harus Tanggung Hidup Korban Gagal Ginjal Akut Anak
Direktur Penyehatan Lingkungan di Kemenkes Anas Ma'ruf menghimbau masyarakat berhati-hati dan cermat dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.
Ia menyebut, kasus keracunan makanan berpotensi meningkat saat Ramadan dan Idulfitri.
Editor: Wahyu S.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
