KBR, Jakarta – FOMO Sapiens pekan ini membahas berbagai kasus kekerasan aparat keamanan yang kudunya melindungi dan memastikan keamanan warga negara. Seperti apa sanksi yang harusnya diterapkan?
Masyarakat banyak yang mengeluhkan tentang udara panas di Indonesia, akhir-akhir ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) fenomena udara panas ini bukan karena heatwave atau gelombang panas. Sejumlah negara di kawasan Asia Selatan dilaporkan dilanda gelombang panas sejak pekan lalu hingga saat ini. Seperti apa hubungannya dengan perubahan iklim? Kita bahas bareng Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu.
1. Kekerasan Aparat
Pekan ini publik kembali diramaikan dengan video viral aksi seorang oknum anggota TNI Angkatan Udara (TNI AU) yang menendang motor pengendara lain di jalanan. Selain itu juga kasus seorang perwira Polda Sumatera Utara yang membiar anaknya menyiksa orang lain hingga babak belur. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pun punya catatan khusus terhadap kasus kekerasan yang melibatkan aparat baik kepolisian dan militer. Seperti apa?
Baca juga : Kekerasan Kolektif Turun di 2022, Korban Meningkat
2. Inkonsistensi Cuaca Dampak Krisis Iklim
Gelombang panas ekstrem melanda sejumlah negara di dunia termasuk di kawasan Asia. Beberapa negara mengalami suhu yang lebih panas dari biasanya bahkan hingga 40 derajat Celsius. Negara tetangga kita semisal Thailand diterpa gelombang panas hingga suhu udara di beberapa wilayah hingga Minggu (23/4), diperkirakan dapat mencapai 43 derajat Celsius. Sementara di Indonesia, suhu maksimum harian tercatat mencapai 37,2॰C di stasiun pengamatan BMKG di Ciputat pekan lalu.
Baca juga : Berbincang tentang Pajak Karbon dan Perdagangan Karbon
Dengarkan bahasan selengkapnya di FOMO Sapiens pekan ini bersama Ian Hugen dan Aika. Akan ada juga obrolan soal ancaman Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan jelang Pemilu 2024 mendatang.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
