Anggota DPR Tolak APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Harus tegas kepada pemerintah China."

KBR, Jakarta - Kalangan parlemen menolak jika APBN dijadikan jaminan utang pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Anggota Komisi Transportasi DPR Bakri, mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap China.

Anggota DPR Fraksi PAN itu menilai, pemerintah sudah terlalu baik dalam negosiasi permasalahan kereta api tersebut.

"Harus tegas kepada pemerintah China. Saya pikir kita sudah terlalu baik sama mereka kok. Beberapa kali ada itu, beberapa kali ada tambahan. Jadi kami di Komisi V tetap sepikir pemerintah harus tetap kembali kepada kesepakatan awalnya. Menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN," ujar Anggota Komisi V DPR A Bakri, dikutip dalam kanal YouTube DPR RI, Jumat (14/4/2023).

Bakri juga meminta pemerintah menimbang matang permintaan China untuk menjadikan APBN sebagai jaminan utang.

Baca juga:

• Bertemu Jokowi, Menlu Cina Bahas Kereta Cepat
• Proyek Kereta Cepat Banyak Kendala, Operator Minta Tambah Konsesi

Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak USD1,2 miliar atau setara Rp18 triliun. Indonesia-China masih membahas besaran pinjaman baru untuk proyek tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim, pemerintah terus bernegosiasi agar suku bunga pinjaman dari China Development Bank (CDB) bisa mencapai 2 persen. Kata Luhut, China hanya mau menurunkan bunga utang dari 4 persen menjadi 3,4 persen.

Editor: Wahyu S.

• kereta cepat
• Jakarta
• KAI
• Ekonomi