Bagikan:

Wali Kota Bekasi Nonaktif Rachmat Effendi Tersangka Pencucian Uang

Hasil pengembangan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

NASIONAL

Senin, 04 Apr 2022 15:56 WIB

Wali Kota Bekasi nonaktif jadi tersangka tindak pidana pencucian uang.

Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). (Foto: Antara/Mubarak)

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bekasi nonaktif, Rachmat Effendi alias Pepen sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan penetapan tersebut hasil pengembangan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi, yang juga melibatkan Pepen. 

Guna mendalami kasus TPPU Pepen, KPK memanggil sebelas pejabat Pemerintah Kota Bekasi di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 4 April 2022.

"Tim Penyidik kemudian menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan tersangka RE sehingga dilakukan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU. Di mana dari serangkaian perbuatan tersangka RE tersebut di antaranya dengan membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang patut diduga dari hasil tindak pidana korupsi," kata Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Senin, (4/4/2022).

Baca juga:

Juru bicara KPK, Ali Fikri menambahkan, para saksi yang diperiksa di antaranya Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Aan Suhanda, Kasatpol PP Kota Bekasi Abi Hurairoh, Dirut RSUD Bekasi, Kusnanto, hingga Kepala Dinas Pendidikan Innayatullah. Namun, belum diketahui materi pemeriksaan yang didalami dari para saksi.

Sebelumnya, Pepen dan delapan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Bekasi dicokok dalam operasi tangkap tangan KPK, Rabu, (5/1/2022).

Dalam perkara ini Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) diduga meminta sejumlah uang kepada beberapa pihak terkait proyek pembebasan lahan di APBD Perubahan 2021.

Selain itu, Rahmat juga diduga menerima uang dari praktik jual beli jabatan. Jumlah uang yang disita penyidik dalam kasus ini sebesar 5,7 miliar rupiah.

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?