Bagikan:

Wakil Menlu Ikut Fit & Proper Test Ketua OJK, Ini Prioritasnya

"Pertama adalah langkah-langkah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan OJK yang bersifat kolektif dan kolegial atau kolektif leadership,"

NASIONAL

Rabu, 06 Apr 2022 13:16 WIB

Author

Ranu Arasyki

Ilustrasi: Calon Ketua DK OJK Mahendra Siregar tengah menjalani fit and proper test oleh Komisi XI D

Ilustrasi: Calon Ketua DK OJK Mahendra Siregar tengah menjalani fit and proper test oleh Komisi XI DPR di Gedung DPR. Rabu (6/4/2022). (Foto: Komisi XI DPR)

KBR, Jakarta— Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar tengah menjalani fit and proper test atau uji kepatuhan dan kelayakan oleh Komisi XI DPR di Gedung DPR, hari ini, Rabu (6/4/2022). 

Dalam pernyataannya, Mahendra yang kini masih menjabat wakil menteri luar negeri itu membeberkan enam langkah prioritas yang mendesak untuk dilakukan jika nantinya dia menjabat sebagai Ketua OJK.

"Pertama adalah langkah-langkah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan OJK yang bersifat kolektif dan kolegial atau kolektif leadership, sehingga pelaksanaan pengawasan terintegrasi dan kualitas perlindungan konsumen serta masyarakat dapat makin ditingkatkan. Kedua, penyesuaian struktur organisasi dan SDM yang memerlukan penguatan di KE IKNB dan KE pasar modal untuk segera dipenuhi guna menjamin terlaksananya pengaturan dan pengawasan yang efektif dengan berkembangnya industri dan inovasi produk di masing-masing bidang itu," kata Mahendra dalam acara Fit & Proper Test Calon Dewan Komisioner OJK, di DPR, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga:

Ketiga, kata Mahendra, mengakselerasi pelayanan satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan inefisiensi dan duplikasi yang menggerus kredibilitas institusi. 

Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, serta tindak lanjutnya dalam bentuk keputusan yang jelas, transparan dan akuntabel sehingga kepercayaan dan kredibilitas institusi serta penguatan ekosistem jasa keuangan Indonesia makin terjaga.

"Kami mengacu kepada beberapa kasus yang sedang ditangani saat ini maupun potensi munculnya kasus baru menunjukkan urgensi langkah ini. Kelima, meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan lembaga regulator dan lembaga-lembaga lain yang terkait baik dalam forum KSSK maupun secara terpisah, sehingga dapat mengurangi risiko dan memitigasi masalah yang dihadapi secara tuntas dan cepat," sambungnya.

Terakhir, lanjut Mahendra, melaksanakan sinergi penuh dengan pemerintah, DPR, dan lembaga-lembaga dalam menjalankan strategi nasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Kepentingan itu antara lain mencapai pembangunan berkelanjutan dan mencegah terjebak middle income trap.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Kejar Tayang Pengesahan RKUHP

Most Popular / Trending