Bagikan:

Upaya Menghapus Jejak Polarisasi Politik Akibat Pemilu 2019

"Saya khawatir bahwa kita hanya akan mendapati politikus-politikus yang tidak bertanggung jawab manakala polarisasi politik ini mengarah pada konflik sosial."

NASIONAL

Selasa, 12 Apr 2022 16:51 WIB

Author

Muthia Kusuma

Hoaks Sebabkan Polarisasi Politik di Masyarakat

Aksi menolak hoaks (FOTO: ANTARA/Ardika)

KBR, Jakarta - Pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 masih menyisakan jejak pertentangan atau polarisasi di masyarakat. Berbagai upaya menghapus jejak polarisasi terganjal banyak hal.

Pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu pada Selasa (12/4/2022) menyisakan pekerjaan rumah yang berat. Terutama bagaimana memperbaiki tata kelola pemilu.

Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan sejak era reformasi pemilu sudah diselenggarakan lima kali. Namun, pengelolaannya tidak ada peningkatan. 

Menurut Arif, pada beberapa hal kualitas pemilu bahkan merosot. Salah satu indikatornya ialah polarisasi atau pertentangan di masyarakat yang kian menebal.

"Yang menunjukkan pemilu kita itu kontribusinya minim terhadap kualitas demokrasi adalah bahkan setelah dua kali pemilu 2014 dan 2019 sampai hari ini polarisasi sosial di masyarakat itu masih terjadi. Kalau seluruh persoalan di negeri ini terkerangkeng dalam nuansa kontestasi elektoral. Saya khawatir bahwa kita hanya akan mendapati politikus-politikus yang tidak bertanggung jawab manakala polarisasi ini mengarah pada konflik sosial. Siapa yang bertanggung jawab jika pendukung A dan pendukung B lantas musuh-musuhan, gontok-gontokan?” ucap Arif dalam webinar, Minggu (10/4/2022).

Arif Susanto mengatakan polarisasi juga merambat pada penilaian kinerja pejabat publik yang masih bernuansa kontestasi elektoral.

Ia mendorong agar KPU dan Bawaslu tidak hanya fokus pada persoalan administrasi pemilu, melainkan juga memikirkan proses hingga hasil pemilu yang mengarah pada perbaikan demokrasi.

Baca juga:

Salah satu faktor yang menyebabkan kemerosotan demokrasi adalah pendengung atau buzzer di media sosial yang membuka polarisasi di tengah masyarakat.

Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Didik J. Rachbini mengkritik pelibatan para pendengung atau pasukan propaganda yang terinstitusi dalam pemerintah untuk membuat berita bohong atau hoaks. 

Ia menilai, para pendengung dapat memecah belah masyarakat serta menyebabkan langgengnya polarisasi dan kemunduran demokrasi.

“Dunia digital semakin marak pada rezim ini, di mana rezim ini membuat pasukan propaganda. Kalau dahulu zaman Musolini ada pasukan propaganda lewat radio, sekarang lewat buzzer. Dan buzzer terinternalisasi jadi organik dalam institusi pemerintah. Ini berbahaya,” ucap Didik dalam webinar, Minggu (20/3/2022).

Rektor Universitas Paramadina itu mendorong para akademisi, aktivis demokrasi dan media massa terus menggaungkan kritik terhadap kualitas demokrasi yang menurun akibat berita bohong dan ulah para pendengung di media sosial.

Ia juga mengusulkan ada audit terhadap anggaran pemerintah yang diduga digunakan untuk membiayai kampanye para pendengung di media sosial.

Di tempat berbeda, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti menilai polarisasi tajam di tengah masyarakat berdampak pada matinya demokrasi di tanah air.

Kata La Nyalla, polarisasi itu sengaja ditunjukkan oleh para pejabat hingga aksi saling persekusi.

“Bahwa polarisasi yang tajam, di masyarakat Indonesia yang terjadi sejak 2014 hingga hari ini, adalah salah satu penyumbang kemunduran budaya politik bangsa ini dalam konteks demokrasi. Sepanjang waktu kita disuguhi kegaduhan nasional. Disuguhi pertunjukan drama kolosal yang tak bermutu. Di mana sesama anak bangsa saling melakukan persekusi. Saling melaporkan ke ranah hukum. Seolah tak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran. Dan semakin diperparah ketika ruang dialog yang ada semakin dibatasi dan dipersekusi," ujarnya kepada wartawan, Selasa, (5/4/2022).

Polarisasi di tengah masyarakat ini juga berpotensi terjadi pada Pemilu 2024 ini. Ketua KPU yang baru berakhir masa jabatannya, Ilham Saputra beberapa waktu lalu mengatakan, polarisasi harus diantisipasi oleh komisioner KPU terpilih.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?