Bagikan:

THR 2022, Catatan Ombudsman dan Ketentuan Kemenaker

Berdasarkan catatan ORI, ada ratusan perusahaan melanggar kewajiban pembayaran THR keagamaan pada tahun lalu.

NASIONAL

Sabtu, 09 Apr 2022 01:38 WIB

THR 2022, Catatan Ombudsman dan Ketentuan Kemenaker

Ilustrasi THR 2022. Foto: setkab.go.id

KBR, Jakarta- Ombudsman RI (ORI) mendorong Kementerian Ketenagakerjaan mengawasi penerapan Surat Edaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022. Sebab, berdasarkan catatan ORI, ada ratusan perusahaan melanggar kewajiban pembayaran THR keagamaan pada tahun lalu.

Karena itu, menurut Komisioner ORI, Robertinus Na Endi Jaweng, perusahaan diharuskan membayar THR secara penuh tanpa dicicil maupun ditunda. Itu lantaran kondisi ekonomi di tanah air mulai pulih, semisal di D.I. Yogyakarta yang tumbuh 11 persen.

"Persoalan di lapangan itu pengawasan ketenagakerjaan di lapangan. Jadi kapasitas pemerintah kita, khususnya pemda di tingkat provinsi, itu sangat terbatas untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan THR nya. Ini isu klasik dari dulu itu selalu soal kuantitas atau jumlah dari pengawas ketenagakerjaan maupun daya jangkau mereka dan efektivitas kerja itu juga jadi isu besar ya," ucap Robertinus saat dihubungi KBR, Jumat, (8/4/2022).

Komisioner ORI, Robertinus Na Endi Jaweng menambahkan, salah satu upaya mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dengan keterbatasan SDM yaitu dari rekam jejak perusahaan. Menurutnya, perusahaan yang punya rekam jejak tidak membayar THR sesuai ketentuan harus diawasi ekstra dengan sanksi sebagai upaya penegakan hukum.

Terlebih daya beli masyarakat tengah mengalami tekanan imbas dari kenaikan harga sejumlah komoditas pokok seperti minyak goreng.

"Yang jelas tahun 2020 ada 500-an perusahaan itu angka yang sangat minimal ya karena kita tidak tahu juga angka seluruh Indonesia ya. Perusahaan itu menunda pembayaran THR melewati rentang waktu tertentu. 2021 kita punya catatan juga dari hasil posko itu, angkanya masih banyak," imbuhnya.

Jangan Ada Main Mata

Robertinus menegaskan pemerintah tak boleh bermain mata atau berbuat curang dengan perusahaan terkait pembayaran THR. Ia menyebut, ada kerawanan kecurangan dari kewajiban membayar THR dengan lemahnya pengawasan pemerintah. 

Oleh karena itu, ia meminta pengawas ketenagakerjaan bekerja profesional dan tegas memberi sanksi perusahaan yang sengaja menghindari kewajiban membayar THR.

Kata dia, pemerintah harus memonitor kondisi keuangan perusahaan yang mengaku masih terpukul akibat pandemi COVID-19. Pengawasan harus dilakukan dengan ketat, serta diberikan batasan waktu penundaan pembayaran THR yang bersifat kewajiban perusahaan.

"Ada sektor industri manufaktur, padat karya ini mungkin ada problem karena jumlah karyawan sangat banyak. Mungkin juga kinerja industri yang belum kembali pada kekuatan penuh. Tidak beroperasi dengan kekuatan penuh. Mereka memang tidak mem-PHK karyawannya tapi mengurangi jumlah pembayaran upah atau menegosiasikan THR nya," sambungnya.

Selain itu, Robertinus juga menyoroti dialog sosial tripartit antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Ia menilai selama ini dialog sosial terkendala ketimpangan kuasa antara pemberi kerja dan buruh. Meski begitu ia mendorong perusahaan mau membuka diri dan jujur menjelaskan beban ekonomi yang ditanggung perusahaan itu.

"Terkadang komunikasi yang terjadi itu bukan komunikasi yang jujur, dialog sosial yang terbuka, tetapi bagian dari upaya manipulasi. Nah, ini yang kita tidak mau. Jadi pemerintah harus hadir untuk mengetahui kondisi perusahaan itu benar-benar sulit. Dengan selektif pemerintah dapat memfasilitasi proses pembayaran. Tapi, semoga situasi itu tidak lagi terjadi karena 2022 ekonomi makro, pertumbuhan itu semakin bagus, mestinya kinerja ekonomi riil termasuk perusahaan-perusahaan itu juga semakin bagus," pungkasnya.

THR Harus Dibayar Penuh

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Posko THR Keagamaan ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR bisa dibayarkan sesuai ketentuan. Di antaranya ketentuan THR dibayar penuh atau tidak dicicil dan ditunda.

"Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha oleh pekerja atau buruh. THR keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Dan di surat edaran ini juga dilengkapi dengan jenis-jenis pekerja yang berhak atas THR," ucap Ida dalam keterangan pers, Jumat, (8/4/2022).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan, posko THR ini memberikan beberapa akses pelayanan yang bisa dimanfaatkan para pekerja atau buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum. Di antaranya layanan secara luring (offline) di Posko THR Kemnaker dan layanan secara daring melalui laman resmi Kemnaker. Layanan posko THR mulai diberlakukan pada 8 April hingga 8 Mei 2022.

"Dalam rangka pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, masing-masing provinsi diharapkan untuk membentuk posko THR melalui website: poskothr.kemnaker.go.id jadi terintegrasi dalam websitenya," imbuhnya.

Tim pengawas THR itu nantinya akan memberikan rekomendasi dari aduan pelanggaran pemberian THR keagamaan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk penegakan hukum.

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, kebijakan pembayaran THR penuh diberlakukan lantaran perekonomian dinilai mulai pulih ketimbang tahun lalu. Salah satu indikatornya ialah menurunnya angka pengangguran di tanah air.

Karenanya pemerintah menilai kondisi perekonomian dan pengendalian pandemi ini mampu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar hak pekerja atau buruh termasuk THR keagamaan.

Evaluasi Posko THR 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan pada posko THR 2021, ada 2.897 laporan pengaduan yang diterima. Ia memerinci, sebanyak 692 merupakan konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR. Dari data tersebut, ada 444 kasus THR yang lolos validasi dan verifikasi serta ditindaklanjuti oleh dinas ketenagakerjaan di sejumlah wilayah.

Baca juga:

THR Wajib Dibayar Penuh, Buruh: Pengusaha Sudah Untung!

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?