KBR,Jakarta- Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut evaluasi warga terhadap kinerja Presiden Joko Widodo semakin merosot.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, warga menilai kondisi nasional secara umum mengalami penurunan cukup besar dalam dua bulan terakhir.
"Evaluasi atas kondisi ekonomi nasional, politik nasional, penegakan hukum, keamanan dan pemberantasan korupsi, semua mengalami penurunan persepsi positif dan atau sebaliknya mengalami peningkatan persepsi negatif," kata Burhanuddin, Selasa (26/4/2022).
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi pada April berada pada angka 59,9 persen atau anjlok ketimbang Januari 2022, yakni sebesar 75,3 persen.
Survei LSI: Intoleransi di Era Jokowi Masih Tinggi
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Peringkat. Apa Penyebabnya?
Selain itu, kata Burhan, secara langsung isu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok juga menjadi alasan utama mengapa warga tidak puas atas kinerja Joko Widodo sebagai kepala negara.
Kata dia, isu ini juga menjadi sorotan utama warga nasional sebagai masalah paling mendesak yang harus segera mendapat solusi, sekitar 36-37 persen.
"Ini kemungkinan besar dipicu oleh isu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng terutama, yang hampir semua warga mengalaminya, lebih dari 80 persen. Namun demikian situasinya tampak jauh lebih kompleks dari hanya sekedar isu kenaikan harga kebutuhan pokok yang terutama dipicu oleh kasus minyak goreng," katanya.
Survei dilakukan dengan metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Editor: Rony Sitanggang
"Kita terus mendesak ya di masa pemerintahan Jokowi yang masih tersisa satu tahun ini ya supaya reforma agraria itu dituntaskan"
Latih mental tangkal revenge spending
"Kraton sedang berusaha untuk mengembalikan rohnya Sekaten."
Menurut Anggota Komisi Pertanian DPR Luluk Nur Hamidah, sudah saatnya pemerintah memandang kerja petani sebagai aktivitas penuh risiko.
Kurangnya petani memiliki hak atas tanah membuat mereka hanya banyak menjadi petani gurem saja.
Dampak asap gas air mata membuat Kepala SMP Negeri 22 Galang, seorang guru dan 10 siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan.
Presiden Jokowi miliki data lengkap partai politik dan perkara Ranperpres PKUB yang dinilai masih diskriminatif.
Baja Amin menggantikan peran Tim 8.
Sempat diguyur hujan beberapa hari terakhir.
"Memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara, sebesar tadi juga disampaikan 85,6 miliar rupiah kepada PSSI"
"Tidak hanya juara di Asia Tenggara tetapi akan segera mendunia,”
Pelaku UMKM makanan dan minuman terpaksa menaikan harga atau mengubah ukuran untuk menutupi biaya produksi. Harga rata-rata gula konsumsi di tingkat pedagang grosir sebesar Rp13.970 per kg.
Saat angka jumlah partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, maka hal tersebut dapat menjadi angin segar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.
Setiap akhir tahun harga beras selalu mengalami kenaikan, apalagi di tahun ini dipengaruhi oleh fenomena kemarau panjang El Nino.
Selama ini proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah kerap menimbulkan konflik yang juga pasti berdampak kepada perempuan dan anak.
Pengawasan ASN masih lemah.
Jokowi menyebut persemaian ini sudah hampir selesai seluruhnya.
"Menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan NKRI, ideologi bangsa, sehingga masukan-masukan beliau menjadi modal kita untuk lebih lanjut di Pilpres yang akan datang," kata Cak Imin 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempertimbangkan langkah gugatan perdata terhadap perusahaan atau korporasi pelanggar pencemaran udara.
"Bahkan cabai harganya juga turun, kemudian bawang putih harganya juga turun, bawang merah harganya juga turun. Yang masih belum turun, beras,” ujar Jokowi 
