KBR, Jakarta - Komisi II DPR menilai anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terlalu besar.
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menghitung ulang anggaran pesta demokrasi rakyat itu, guna mengefisienkan keuangan negara.
“Saya pribadi menilai angka Rp110 itu terlalu besar dari Rp27 triliun naik menjadi Rp76 triliun untuk yang KPU itu terlalu besar. Kan yang Rp110 gitu Rp76 triliun KPU, Rp33 triliun Bawaslu. Angka Rp60 triliun itu menurut saya sudah cukup tinggi sebaiknya KPU dan Bawaslu menghitung ulang dan melakukan inovasi,” katanya ketika dihubungi KBR via sambungan telepon, Selasa (12/4/2022).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut, kenaikan kenaikan honor petugas pemungutan suara (PPS) di KPU dan Bawaslu yang membuat anggaran Pemilu membengkak.
"Di Pemilu sebelumnya, honor panitia dianggarkan di angka Rp1 juta, sementara kali ini diusulkan setara UMR," ungkapnya.
Selain itu, penerapan protokol kesehatan menjadi penyebab lain membengkaknya anggaran Pemilu. Pasalnya, lanjut Mardani, penyelenggara Pemilu masih mengasumsikan bahwa di 2024, virus COVID-19 belum sepenuhnya berakhir.
Mardani juga memastikan komisinya bakal memanggil anggota KPU dan Bawaslu yang baru dilantik, untuk membahas dan merampungkan permasalahan anggaran, sebelum DPR memasuki masa reses pada 14 April mendatang.
“Akan menjadi pembahasan, tapi kalau perdebatan sepertinya tidak,” katanya
Mardani mengklaim sebagaian fraksi di DPR juga setuju memperpendek masa kampanye, agar KPU dapat meminimalisir biaya Pemilu 2024.
“Kami sepakat bahwa kita mesti memendekkan masa kampanye sebagian besar fraksi setuju. Yang kedua kita juga sepakat membuat anggaran Pemilu menyesuaikan dengan keuangan negara dan saya yakin teman-teman KPU dan Bawaslu akan mensimulasi ulang untuk bisa memenuhi dua ekspektasi tersebut,” ucap Mardani.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memprediksikan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024 menelan anggaran sebesar Rp110,4 triliun dengan rincian Rp76,6 triliun untuk KPU dan Rp33,8 triliun untuk Bawaslu.
Berita lainnya:
- Ingin UMKM Naik Kelas, Wapres Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah
- Kemenkes: Waspadai Trend Kenaikan Kasus Covid-19 di Jawa-Bali
Editor: Kurniati Syahdan
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
