Bagikan:

Ramai-ramai Desak Presiden Copot Menteri Perdagangan

"Kita mendorong agar Pak Lutfi lebih baik mundur karena dianggap mafianya bukan pemain dari luar tapi dari internal. Berarti kan pengawasan internal selama ini lemah,”

NASIONAL

Rabu, 20 Apr 2022 19:23 WIB

Ramai-ramai Desak Presiden Copot Menteri Perdagangan

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi saat raker dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3/22). (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)

KBR, Jakarta - Sejumlah lembaga mendesak agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Desakan mundur itu disuarakan usai Kejaksaan Agung menangkap dan menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Direktur Lembaga studi ekonomi dan hukum Celios, Bhima Yudhistira mengatakan, penangkapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag menunjukan lemahnya pengawasan Lutfi terhadap bawahannya.

“Tentu di internal pemerintahan harus dilakukan pembersihan. Termasuk dalam hal ini kita mendorong agar Pak Lutfi lebih baik mundur karena dianggap mafianya bukan pemain dari luar tapi dari internal. Berarti kan pengawasan internal selama ini lemah,” kata Bhima kepada KBR, Rabu (20/4/2022).

Bhima Yudhistira juga menduga adanya keterlibatan banyak pihak di kasus yang menyebabkan harga minyak goreng mahal dan langka di pasaran. Ia juga berharap sengkarut mafia minyak goreng ini diselesaikan hingga tuntas.

“Jadi kita berharap bahwa satu, masalah soal mafia minyak goreng ini dituntaskan karena bukan berhenti pada empat orang tersangka. Harus membongkar apalagi diperkirakan ini tsm, terstruktur, sistematis juga dan massif. Artinya permainan ini bisa banyak melibatkan bukan hanya produsen, dari kelapa sawit, dari minyak goreng, tapi juga distributor,” katanya.

Baca: Ungkap Mafia Migor Besar, DPR Minta Kejagung Kembangkan Penyelidikan

Selain dari Celios, desakan agar Muhammad Lutfi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan juga disuarakan pengamat politik dari Lingkar Madani.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mendorong Presiden Joko Widodo segera mengganti atau melakukan reshuffle kursi Menteri Perdagangan, usai terungkapnya kasus mafia minyak goreng yang melibatkan pejabat eselon I di Kementerian Perdagangan oleh Kejaksaan Agung.

"Presiden jika memungkinkan untuk melakukan reshuffle, salah satunya adalah menteri perdagangan. Ini tidak saja terkait dengan proses penegakan hukum tetapi terkait segala hal termasuk sistem tata niaga minyak goreng dan bahan pokoknya lainnya. Karena itu, saya tetap mendorong agar dilakukan reshuffle dimana salah satunya yakni menteri perdagangan," ujar Ray dalam Diskusi Daring bertajuk 'Konspirasi Kartel Minyak Goreng Sawit harus diusut tuntas!!', Rabu (20/4/2022).

Ray mengatakan, penangkapan satu tersangka dari unsur pejabat pemerintahan di kementerian perdagangan, menjadi jawaban atas kinerja dan pernyataan atasannya selama ini. Khususnya, kata dia, terkait dengan sengkarut minyak goreng di Tanah Air.

Baca juga: Krisis Minyak Goreng, F-PKS Akan Ajukan Hak Angket

Bahkan, desakan pencopotan Lutfi sebagai Menteri Perdagangan juga akan disuarakan buruh, dalam aksinya memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional, 1 Mei mendatang.

"Aksi buruh guna menyuarakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, dan mendorong agar Menteri Perdagangan dicopot, karena kalah dengan mafia minyak goreng," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers secara daring, Rabu (20/4/2022).

Aksi buruh di May Day 1 Mei mendatang akan dilaksanakan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum dan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.


Editor: Kurniati Syahdan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Kejar Tayang Pengesahan RKUHP

Most Popular / Trending