Perhatian Khusus Jokowi untuk Papua Versi Mahfud MD

"Klaim bentuk perhatian itu disampaikan Mahfud usai Presiden Jokowi menerima delegasi pimpinan Majelis Rakyat papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 25 April 2022."

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan perhatian khusus Presiden Joko Widodo untuk Provinsi Papua.

Salah satunya ialah, presiden lebih sering berkunjung ke Papua ketimbang provinsi lain di Indonesia.

Klaim bentuk perhatian itu disampaikan Mahfud usai Presiden Jokowi menerima delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 25 April 2022.

"Papua itu memang bagian yang menjadi perhatian khusus dari presiden. Kalau ke provinsi lain, mungkin presiden hanya dua sampai tiga kali paling banyak setiap provinsi, tetapi ke Papua itu presiden sudah 14 kali," ujar Mahfud dalam keterangan persnya, Senin, (25/4/2022).

Baca juga:

• Jenazah Anggota TNI Korban Penembakan Diterbangkan ke Lamongan

Mahfud mengatakan provinsi paling timur di Indonesia itu sering disambangi presiden dalam agenda resmi kunjungan kerja. Bahkan, kepala negara kerap singgah di kabupaten terpencil di Bumi Cenderawasih.

"Presiden datang langsung ke daerah-daerah terpencil, kabupaten-kabupaten bukan ke ibu kota provinsi saja," tuturnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi turut menyinggung rencana tiga provinsi baru di ujung Timur Indonesia, hasil pemekaran Provinsi Papua.

Mahfud mengklaim, berdasarkan survei dari lembaga kepresidenan menyatakan, 82 persen rakyat Papua minta dilakukannya pemekaran. Menurutnya, Jokowi mengakui hasil survei tersebut.

Pemekaran Tak Menyelesaikan Masalah di Papua

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) mendesak pemerintah meninjau kembali rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Rencananya, Provinsi Papua akan dimekarkan menjadi enam wilayah administratif. Yaitu Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.

Wakil Ketua 1 MRP, Yoel Luiz Mulait menilai, pemekaran cenderung dipaksakan sehingga memicu gelombang demo penolakan. Demo terakhir berlangsung di Yahukimo, pertengahan Maret lalu dan mengakibatkan dua warga tewas tertembak.

"Iya, ini kan sudah jadi semacam memaksakan. Tidak ada riset, tidak ada penelitian yang merekomendasikan tentang pemekaran. Makanya, buktinya kan ada demo di mana-mana menolak pemekaran itu sendiri demo di Jayapura, di Wamena, di Nabire, di Nevago dan terakhir di Yahukimo untuk pemekaran itu sendiri," kata Yoel dalam webinar, Kamis, (24/3).

Baca juga:

• Pimpinan Kelompok Bersenjata yang Tewas Terlibat Penembakan Kepala BIN Papua

Wakil Ketua 1 Majelis Rakyat Papua, Yoel Luiz Mulait juga mendesak pemerintah, menghentikan rencana pemekaran wilayah. Yoel menganggap pemekaran tidak menjawab persoalan kesejahteraan di Papua. Jika rencana pemekaran wilayah tetap dilanjutkan, Yoel khawatir berpotensi memicu konflik lebih besar.

Yoel menjelaskan, penolakan pemekaran bermula dari revisi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dinilai dilakukan secara sepihak. Hasil revisi juga dinilai diskriminatif, karena mengeluarkan pelibatan Majelis Rakyat Papua sebagai perwakilan Orang Asli Papua dalam setiap pengambilan keputusan.

Editor: Sindu

• Papua
• konflik Papua
• Pemekaran Papua
• UU Otsus Papua
• Presiden Joko Widodo
• Mahfud MD
• Majelis Rakyat Papua
• Majelis Rakyat Papua Barat
• Daerah Otonomi Baru