KBR, Jakarta - Pemerintah berencana memangkas anggaran pada pos kesehatan dan perlindungan sosial mulai tahun depan. Alasannya, saat ini kondisi Pandemi Covid-19 telah menuju kenormalan baru.
"Kita akan menuju normalisasi sehingga kita harapkan di 2023 pengeluaran totalnya itu akan di sekitar Rp155 sampai Rp193 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (21/4/2022).
Suahasil merincikan, anggaran kesehatan meningkat pesat dari Rp113,6 triliun menjadi Rp172,3 triliun, saat dihantam pandemi Covid-19, 2020 lalu.
"Dari Rp172,3 triliun dapat dirinci peruntukan anggaran kesehatan regular Rp119 triliun dan Rp52,4 triliun untuk penanganan Covid-19 melalui PEN (pemulihan ekonomi nasional, red)," ungkapkan.
Di 2021, lanjut Suahasil, anggaran kesehatan regular bertambah menjadi Rp121,8 triliun, sementara khusus penanganan pandemi mengalami pembengkakan hingga Rp190,6 triliun.
"Ketika kita kena varian Delta, anggaran covid-19 nya naik lagi. Anggaran digunakan untuk pembiayaan pengobatan, rumah sakit hingga vaksin covid-19," katanya.
Berita lainnya:
Sementara pos anggaran perlindungan sosial, kata Suahasil, total pengeluaran di APBN 2020 sebesar Rp498 triliun dan Rp469,4 triliun di tahun 2021.
Suahasil Nazar menambahkan, di 2022, pemerintah menganggarkan pos kesehatan sebesar Rp255,4 triliun dengan rincian PEN sebesar Rp116,4 dan regular Rp139 triliun.
"Untuk pos perlindungan sosial dianggarkan dari APBN sebesar Rp431,5 triliun dengan yang terbagi PEN sebesar Rp99,4 triliun dan regular Rp332,1 triliun," pungkasnya.
Editor: Kurniati Syahdan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
