KBR, Jakarta- Pemerintah mencabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah hingga 24 April 2022. Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pencabutan izin ini merupakan kelanjutan dari perintah Presiden Joko Widodo.
Januari lalu, Jokowi mencabut sekitar 2.078 IUP, 192 penggunaan kawasan hutan, dan 34 ribuan hak guna usaha (HGU) perkebunan.
"Yang sudah kami tanda tangani perizinan, yang dicabut sebesar 1.118. Di antaranya adalah dari 1.118 tersebut, total luas area yang dicabut 2.707.443 hektare," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Senin (25/4/2022).
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menambahkan, perusahaan batu bara merupakan kelompok yang paling banyak dicabut dengan total 270-an izin seluas 900-an ribu hektare.
Kata Bahlil, izin-izin tersebut dicabut salah satunya karena terindikasi tidak beroperasi.
Baca juga:
Atas pencabutan ini, 220-an perusahaan mengajukan keberatan. Proses keberatan itu masih dikaji oleh kementeriannya.
"Jika (perusahaan itu) benar, kami kembalikan hak-haknya," ujarnya.
Bahlil menambahkan, sebanyak 15 izin penggunaan kawasan hutan juga resmi dicabut. Sedangkan untuk HGU masih diproses oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Bahlil menargetkan, pencabutan izin usaha bermasalah ini akan rampung pada bulan depan.
Editor: Rony Sitanggang
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
