Bagikan:

Pemberantasan Korupsi Dapat Nilai Jelek dari ICW, KPK: Gara-gara Pandemi

"KPK berkomitmen terus menyampaikan perkembangan setiap penanganan perkara sebagai bentuk akuntabilitas transparansi, sekaligus juga pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi."

NASIONAL

Selasa, 19 Apr 2022 14:54 WIB

pemberantasan korupsi

Eks Gubernur Riau Annas Maamun usai ditetapkan sebagai tersangka di gedung KPK Jakarta, Rabu (30/3/2022). (Foto: ANTARA/Risyal Hidayat)

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim terus secara simultan menselaraskan dan mengoptimalkan tiga strategi pemberantasan korupsi. Tiga strategi itu adalah pendidikan, pencegahan dan penindakan.

Klaim itu disampaikan Juru bicara KPK Ali Fikri menanggapi rapor buruk yang disematkan lembaga pemantau korupsi Indonesia ICW terhadap KPK.

Menurut Ali Fikri, rilis dari ICW hanya sebatas penilaian pada strategi penindakan.

"Perlu kami sampaikan bahwa capaian atau hasil pemberantasan korupsi, seharusnya dilakukan secara komprehensif mengukur ketiga strategi dimaksud. Jadi tidak hanya fokus pada penindakan, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh ICW," ujar Ali kepada KBR, Selasa (19/4/2022).

Baca juga:

Pandemi

Ali Fikri, mengatakan, di masa pandemi COVID-19 tidak dipungkiri KPK juga mengalami tantangan dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

Menurutnya, KPK mengalami beberapa kendala di lapangan dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Hambatan, kata Ali Fikri, misalnya pihak terkait lain seperti saksi yang akan diperiksa, pengumpulan alat bukti di lapangan, hingga proses pemeriksaan di pengadilan.

"Perlu kami tegaskan bahwa KPK berkomitmen terus menyampaikan perkembangan setiap penanganan perkara sebagai bentuk akuntabilitas transparansi, sekaligus juga pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi," tuturnya.

Sebelumnya, ICW merilis tren penindakan korupsi tahun 2021 untuk para aparat penegak hukum (APH).

Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ICW memberi memberi nilai D.

Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW, Lalola Easter, mengatakan KPK sejak mengalami revisi UU pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan terhadap kasus korupsi yang ditangani, baik dari segi jumlah, tersangka, maupun nilai kerugian negara.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?