MenPAN-RB: Lingkungan Kerja ASN Masih Rawan Korupsi

""Karena di lingkup ASN-PNS ini area rawan korupsi itu masih menunjukan tren yang meningkat,""

KBR, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyebut lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi area rawan korupsi.

Menurutnya, perlu sistem yang kuat agar tidak ada celah bagi ASN melakukan tindakan korupsi.

"Karena di lingkup ASN-PNS ini area rawan korupsi itu masih menunjukan tren yang meningkat," kata Tjahjo saat Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI), secara daring, Rabu (27/4/2022).

Tjahjo mengungkapkan, korupsi ASN ini dilakukan saat pengadaan barang dan jasa, perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bantuan sosial serta menyangkut retribusi dan pajak.

"Belum lagi beberapa hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah mark up, suap dan sebagainya," jelasnya.

Tjahjo menambahkan, untuk menekan area rawan korupsi harus didasari dengan aturan dan sistem yang kuat. Sehingga, tambahnya, diperlukan kerja sama yang kuat antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Inspektorat Kemendagri dalam memberantas korupsi.

"Tidak cukup pencegahan, tidak cukup pendidikan tapi ada sinergi. Kalau dibangun dengan sistem yang kuat saya kira akan menekan area rawan korupsi," pungkas Tjahjo.

KPK OTT Bupati Bogor Ade Yasin

Bicara area rawan korupsi di lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara, kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor, Ade Yasin, dan 11 orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap temuan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, belasan orang yang ditangkap itu terdiri dari ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan beberapa orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat.

"Dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud juga ditemukan uang dalam pecahan rupiah yang jumlahnya hingga kini masih dihitung dan dikonfirmasi kembali kepada pihak-pihak yang ditangkap. Perkembangan akan kembali disampaikan," kata Ali saat dihubungi KBR, Rabu (27/4/2022).

Ali Fikri menambahkan, saat ini 12 orang yang yang diringkus dalam operasi senyap itu masih menjalani pemeriksaan dan klarifikasi secara maraton di Gedung Merah Putih KPK.

"KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan," pungkasnya.

Ade Yasin menjadi Bupati Bogor kedua yang ditangkap KPK. Pada 2014, Lembaga Antirasuah menangkap Rachmat Yasin, yakni kakak kandung Ade. Saat itu, Rachmat terjerat kasus korupsi pengadaan lahan dan dihukum lima tahun penjara.

Berita lainnya:

• Kasus Etik Lili Pintauli, Dewas KPK Periksa Dirut Pertamina
• Pemberantasan Korupsi Dapat Nilai Jelek dari ICW, KPK: Gara-gara Pandemi

Editor: Kurniati Syahdan

• Korupsi
• ASN
• OTT Ade Yasin
• OTT KPK
• MenPAN-RB
• Tjahjo Kumolo
• bupati bogor
• korupsi ASN