KBR, Jakarta- Indonesia telah memiliki payung hukum terkait perlindungan kepada perempuan, khususnya perempuan yang bekerja.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ada tiga kebijakan yang melindungi tenaga kerja perempuan di Indonesia yaitu yang bersifat protektif, korektif dan nondiskriminatif.
"Kebijakan yang bersifat protektif yaitu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksinya. Seperti istirahat haid, istirahat satu setengah bulan sebelum melahirkan dan 1 setengah bulan sesudah melahirkan, istirahat gugur kandungan, kesempatan menyusui, dan larangan mempekerjakan perempuan yang hamil pada shift malam yang membahayakan keselamatan dan kesehatan," kata Ida dalam diskusi FMB9, Senin (11/4/2022).
Terkait kebijakan yang bersifat korektif, kata dia, yaitu kebijakan pemerintah melarang perusahaan melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil, dan melahirkan.
Menaker Ida Fauziah menyebut, ada kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, dan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja ke luar negeri.
Kebijakan ketiga, lanjut dia, adalah kebijakan yang bersifat non diskriminatif.
Baca: Hari Perempuan Internasional, Buruh Tuntut Kesetaraan Pendapatan
Ida Fauziah menambahkan, kebijakan ini berupa perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender di tempat kerja.
"Mulai dari proses perekrutan sampai pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja pelatihan dan promosi kerja perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan serta pensiun," pungkasnya.
Editor: Kurniati Syahdan
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
