Bagikan:

Menaker: Negara Menjamin Perlindungan Pekerja Perempuan

"Kebijakan yang bersifat protektif yaitu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksinya"

NASIONAL

Senin, 11 Apr 2022 17:52 WIB

Menaker: Negara Menjamin Perlindungan Pekerja Perempuan

Buruh perempuan melakukan aksi saat peringatan Hari Perempuan Internasional di depan Gedung DPR, Selasa (8/3/22). (Foto: Antara/M. Adimaja)

KBR, Jakarta- Indonesia telah memiliki payung hukum terkait perlindungan kepada perempuan, khususnya perempuan yang bekerja.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ada tiga kebijakan yang melindungi tenaga kerja perempuan di Indonesia yaitu yang bersifat protektif, korektif dan nondiskriminatif.

"Kebijakan yang bersifat protektif yaitu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksinya. Seperti istirahat haid, istirahat satu setengah bulan sebelum melahirkan dan 1 setengah bulan sesudah melahirkan, istirahat gugur kandungan, kesempatan menyusui, dan larangan mempekerjakan perempuan yang hamil pada shift malam yang membahayakan keselamatan dan kesehatan," kata Ida dalam diskusi FMB9, Senin (11/4/2022).

Terkait kebijakan yang bersifat korektif, kata dia, yaitu kebijakan pemerintah melarang perusahaan melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil, dan melahirkan.

Menaker Ida Fauziah menyebut, ada kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, dan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja ke luar negeri.

Kebijakan ketiga, lanjut dia, adalah kebijakan yang bersifat non diskriminatif.

Baca: Hari Perempuan Internasional, Buruh Tuntut Kesetaraan Pendapatan

Ida Fauziah menambahkan, kebijakan ini berupa perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender di tempat kerja.

"Mulai dari proses perekrutan sampai pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja pelatihan dan promosi kerja perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan serta pensiun," pungkasnya.


Editor: Kurniati Syahdan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Buntu Penolakan Pemekaran Wilayah Papua