Bagikan:

Mahasiswa Demo 11 April, Jokowi Tegaskan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

"Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu"

NASIONAL

Senin, 11 Apr 2022 07:58 WIB

Mahasiswa Demo 11 April, Jokowi Tegaskan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

Presiden Jokowi pengantar Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, Minggu (10/04/22). (Setpres)

KBR, Jakarta-  Presiden Joko Widodo menegaskan pemilu dan pilkada serentak bakal dilaksanakan sesuai jadwal pada tahun 2024. Presiden menyampaikan  kepada jajaran di kabinetnya saat memberikan pengantar rapat persiapan pemilu dan pilkada serentak pada Minggu (10/4/22).

Jokowi juga merespon isu perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya," kata dia saat memberikan pengantar rapat persiapan pemilu dan pilkada serentak pada Minggu (10/4/22).

Presiden  meminta jajarannya menjelaskan kepada masyarakat bawa tahapan pemilu sudah dimulai di pertengahan Juni 2022, sesuai ketentuan undang-undang yakni 20 bulan sebelum pemungutan suara. 

Kata Jokowi, pada Selasa, 12 April bakal dilantik anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 agar segera bekerja mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024. Kata dia, pemerintah akan berbicara dengan KPU dan Bawaslu agar persiapan pemilu serentak bisa dilakukan secara matang. 

Dia juga meminta penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024 dipercepat. Namun ia meminta agar regulasi tersebut disusun dengan baik sehingga tak multitafsir dan menimbulkan perselisihan.

"Saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan lebih detail lagi dan sehingga regulasi yang ada, yang disusun, ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan," pungkasnya.

Baca juga:

Sebelumnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode ini mencuat dan ditentang oleh berbagai pihak. Salah satunya kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Senin (11/4) pagi ini rencananya mereka  bakal melakukan aksi demonstrasi mendesak Presiden Jokowi bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. 

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?