KBR, Jakarta- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan, pemerintah tidak pernah meretas akun media sosial milik koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Plate mengatakan, peretasan bisa dilakukan siapa saja, jika pemilik akun tidak menjaga ruang privasinya dengan baik.
"Pemerintah tidak pernah melakukan peretasan, nggak ada itu peretasan. Yang harus kita tahu bahwa serangan cyber itu setiap detik sehingga kita masing masing harus menjaga agar ruang digital kita itu terjaga dengan baik. Termasuk di dalamnya itu enkripsi harus dijaga kita punya one time password (OTP) harus dipakai. Sehingga jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu yang memudahkan setiap kali ada serangan serangan ditujukan ke pemerintah apalagi dalam agenda-agenda atau event-even seperti ini," ujarnya kepada wartawan, Minggu (10/04/2022)
Sebelumnya, Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin mengatakan belum bisa mengakses akun instagram. Menurutnya akun instagram pribadi itu telah diretas selama tiga hari, setelah mengumumkan rencana aksi nasional tolak penundaan dan tambah jabatan presiden pada Senin, 11 April .
Baca juga:
Mahasiswa Demo 11 April, YLBHI: Aparat Jangan Represif
Mahasiswa Demo 11 April, Jokowi Tegaskan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode ini mencuat dan ditentang oleh berbagai pihak. Salah satunya kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Senin (11/4) pagi ini rencananya mereka bakal melakukan aksi demonstrasi mendesak Presiden Jokowi bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
Editor: Rony Sitanggang
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
Alasan Guntur mengubah frasa di putusan MK adalah untuk mencegah agar kejadian pergantian hakim konstitusi tidak terulang lagi.
Mahfud menyebut, transaksi mencurigakan itu diduga merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain.
Tahun ini, pagu Dana Desa Rp68 triliun untuk dibagi ke 74 ribuan desa.
Erick menyebut, kontrak manajemen didorong bagi dana pensiun di BUMN sehingga deteksi korporasi bermasalah bisa dianalisis lebih awal dan mendalam.
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa Hakim M. Guntur Hamzah mengakui melakukan perubahan frasa tersebut dari “Dengan demikian” menjadi “Ke depannya”.
Salah satu buffer zone yang diusulkan ada kanal air, supaya tentu mengurangi hal-hal yang tentu tidak diinginkan.
Pengusaha punya akses terhadap modal dan kekuasaan. Buruh tidak punya. Ini memperlemah buruh ketika kemudian upahnya boleh dipotong 25 persen.
Jangan biarkan pelaku kekerasan seksual di transportasi umum bebas beraksi!
Ketua majelis hakim Abu Achmad Sidqi Amsya menyatakan Setyo Pranoto tidak bersalah dan tidak pernah memerintahkan penembakan gas air mata.
