KBR, Jakarta - Perang antara Rusia dan Ukraina memicu berbagai dampak ekonomi global, termasuk dampak pada keamanan energi dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan krisis energi global menyebabkan harga komoditas energi terus naik dan berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat.
Pemerintah pun harus menambah subsidi ke masyarakat terutama subsidi BBM.
"Kita belum tahu ini berapa lama Rusia dan Ukraina. Dan kita belum tahu berapa lama harga komoditas ini bisa bertahan tinggi. Tetapi harga komoditas yang tinggi ini juga berbahaya. Karena kalau harga komoditas tinggi, dari segi permintaan juga belum tentu semua bisa di-pass on, atau bisa diteruskan ke konsumen. Seperti di Indonesia harga tinggi, BBM kita tidak bisa teruskan ke masyarakat, gas tidak bisa, harga berbagai komoditas juga tidak bisa diteruskan ke masyarakat. Sehingga pemerintah harus memberikan bantalan subsidi. Nah tentu kalau kita hitung berdasarkan harga minyak yang naik ke 100 dollar AS per barrel, subsidi kita bisa mencapai Rp300 triliun," kata Airlangga dalam Rapat Kerja Nasional Camat dalam Mendukung Penanggulangan Covid-19 Tahun 2022 (01/04/22).
Baca juga:
- Solar Subsidi Langka, Ini Kata Pertamina
- Menteri ESDM Beberkan Alasan Naikan Harga BBM dan Gas, Solar dan Pertalite Menyusul?
Solar Langka
Selama ini salah satu BBM yang disubsidi pemerintah adalah jenis solar, khususnya bagi nelayan. Nelayan dapat mengakses solar bersubsidi melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Sayang, BBM bersubsidi ini masih dinilai bermasalah karena barang kerap langka. Kendala stok dan distribusi ini, misalnya dirasakan oleh salah satu nelayan di Cirebon Jawa Barat, Gion.
"Solar jangan mahal dan itu dibatas. Dibatas 20-30 liter. Kan per hari biasanya 50 liter. Sekarang kapasitasnya 20-30 liter. Ya mulai ada satu minggu lah,” katanya pada KBR, Rabu (13/4/2022).
Gion sempat menyampaikan keluhannya secara langsung di depan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Cirebon beberapa hari lalu.
Kelangkaan BBM bersubsidi membuat banyak nelayan tidak bisa melaut. Seperti Sofiyudin, nelayan asal Desa Karangharjo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
"Kita susah untuk mencari bahan bakar. Jadi untuk nelayan kecil ya susah untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Ya menunggu sampai dapat, nunggu antrian. Apabila enggak punya stok solar ya enggak melaut. Ya orang kecil semakin susah. Sehari-hari hanya mengantri solar di pom," kata Sofiudin pada KBR (14/04/22).
Baca juga:
- Solar Kosong di Beberapa Daerah, Antrean Truk Mengular di SPBU Jombang
- Solar Langka, Nelayan Rembang Tak Melaut
Biaya operasional naik
Keluhan juga dialami angkutan transportasi penumpang. Di beberapa daerah, kendaraan angkutan seperti bus terpaksa beralih menggunakan BBM nonsubsidi agar bisa tetap beroperasi.
Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang semula menggunakan solar, terpaksa beralih ke Dexlite. Konsekuensinya, biaya operasional naik hingga 150 persen dari biaya awal.
Di sejumlah daerah, krisis solar juga membuat banyak sopir truk angkutan barang mogok kerja. Seperti yang terjadi di Kediri Jawa Timur. Beberapa bahkan sempat mogok kerja.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi bidang Energi di DPR Eddy Soeparno mendesak ada penambahan kuota solar subsidi di tahun ini.
"Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk menjaga pasokan BBM solar subsidi dan mendukung penambahan kuota solar subsidi sebesar 2 juta kiloliter menjadi 17 juta kiloliter. Serta penambahan kuota minyak tanah sebesar 100 ribu kiloliter menjadi 600 kiloliter," ujar Eddy dalam pembacaan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Selasa (29/3/2022).
Eddy meminta Kementerian ESDM RI, BPH Migas, dan PT Pertamina (Persero) untuk menjaga pasokan dan distribusi BBM solar juga LPG bersubsidi, agar tepat sasaran, dengan memperhatikan kebutuhan daerah secara proporsional.
Baca juga:
- Dewan Energi: Solar Bersubsidi Disalahgunakan karena Tingginya Disparitas Harga
- Kurangi Konsumsi Solar, PLN Segera Konversi PLTD Jadi PLTS
Editor: Agus Luqman
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
