Bagikan:

Krisis Solar Bersubsidi Tak Kunjung Tertangani

Pemerintah menyalurkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merespon kenaikan harga energi di dunia. Sayang, subsidi BBM ini masih menyisakan masalah seperti kelangkaan solar bersubsidi.

NASIONAL

Kamis, 14 Apr 2022 15:30 WIB

solar bersubsidi

Petugas SPBU memeriksa berkas konsumen pengguna kartu kendali saat mengisi solar bersubsidi di Kota Balikpapan, Kaltim, Senin (18/4/2022). (Foto: ANTARA/Bayu P)

KBR, Jakarta - Perang antara Rusia dan Ukraina memicu berbagai dampak ekonomi global, termasuk dampak pada keamanan energi dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan krisis energi global menyebabkan harga komoditas energi terus naik dan berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat.

Pemerintah pun harus menambah subsidi ke masyarakat terutama subsidi BBM.

"Kita belum tahu ini berapa lama Rusia dan Ukraina. Dan kita belum tahu berapa lama harga komoditas ini bisa bertahan tinggi. Tetapi harga komoditas yang tinggi ini juga berbahaya. Karena kalau harga komoditas tinggi, dari segi permintaan juga belum tentu semua bisa di-pass on, atau bisa diteruskan ke konsumen. Seperti di Indonesia harga tinggi, BBM kita tidak bisa teruskan ke masyarakat, gas tidak bisa, harga berbagai komoditas juga tidak bisa diteruskan ke masyarakat. Sehingga pemerintah harus memberikan bantalan subsidi. Nah tentu kalau kita hitung berdasarkan harga minyak yang naik ke 100 dollar AS per barrel, subsidi kita bisa mencapai Rp300 triliun," kata Airlangga dalam Rapat Kerja Nasional Camat dalam Mendukung Penanggulangan Covid-19 Tahun 2022 (01/04/22).

Baca juga:

Solar Langka

Selama ini salah satu BBM yang disubsidi pemerintah adalah jenis solar, khususnya bagi nelayan. Nelayan dapat mengakses solar bersubsidi melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).

Sayang, BBM bersubsidi ini masih dinilai bermasalah karena barang kerap langka. Kendala stok dan distribusi ini, misalnya dirasakan oleh salah satu nelayan di Cirebon Jawa Barat, Gion.

"Solar jangan mahal dan itu dibatas. Dibatas 20-30 liter. Kan per hari biasanya 50 liter. Sekarang kapasitasnya 20-30 liter. Ya mulai ada satu minggu lah,” katanya pada KBR, Rabu (13/4/2022).

Gion sempat menyampaikan keluhannya secara langsung di depan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Cirebon beberapa hari lalu.

Kelangkaan BBM bersubsidi membuat banyak nelayan tidak bisa melaut. Seperti Sofiyudin, nelayan asal Desa Karangharjo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

"Kita susah untuk mencari bahan bakar. Jadi untuk nelayan kecil ya susah untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Ya menunggu sampai dapat, nunggu antrian. Apabila enggak punya stok solar ya enggak melaut. Ya orang kecil semakin susah. Sehari-hari hanya mengantri solar di pom," kata Sofiudin pada KBR (14/04/22).

Baca juga:

Biaya operasional naik

Keluhan juga dialami angkutan transportasi penumpang. Di beberapa daerah, kendaraan angkutan seperti bus terpaksa beralih menggunakan BBM nonsubsidi agar bisa tetap beroperasi.

Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang semula menggunakan solar, terpaksa beralih ke Dexlite. Konsekuensinya, biaya operasional naik hingga 150 persen dari biaya awal.

Di sejumlah daerah, krisis solar juga membuat banyak sopir truk angkutan barang mogok kerja. Seperti yang terjadi di Kediri Jawa Timur. Beberapa bahkan sempat mogok kerja.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi bidang Energi di DPR Eddy Soeparno mendesak ada penambahan kuota solar subsidi di tahun ini.

"Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk menjaga pasokan BBM solar subsidi dan mendukung penambahan kuota solar subsidi sebesar 2 juta kiloliter menjadi 17 juta kiloliter. Serta penambahan kuota minyak tanah sebesar 100 ribu kiloliter menjadi 600 kiloliter," ujar Eddy dalam pembacaan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Selasa (29/3/2022).

Eddy meminta Kementerian ESDM RI, BPH Migas, dan PT Pertamina (Persero) untuk menjaga pasokan dan distribusi BBM solar juga LPG bersubsidi, agar tepat sasaran, dengan memperhatikan kebutuhan daerah secara proporsional.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?