Bagikan:

Isu Keuntungan Minyak Goreng Untuk Kepentingan Politik, Ini Bantahan Menteri Investasi

"Enggak benar itu kalau orang mengatakan bahwa kelangkaan minyak goreng ini karena mengumpulkan dana dari kelompok usaha tertentu untuk dijadikan sebagai logistik politik. Itu enggak benar"

NASIONAL

Rabu, 27 Apr 2022 19:24 WIB

Isu Keuntungan Minyak Goreng Untuk Kepentingan Politik, Ini Bantahan Menteri Investasi

Ilustrasi: Pekerja mengumpulkan buah kelapa sawit di salah satu pengepul kelapa sawit di Palangka Raya, Kalteng, Selasa (26/4/22). (Foto: Antara/Makna Zaezar)

KBR, Jakarta- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah isu yang menyebut keuntungan pengusaha minyak goreng akan dipakai untuk modal logistik di tahun politik, 2024 mendatang.

"Enggak benar itu kalau orang mengatakan bahwa kelangkaan minyak goreng ini karena mengumpulkan dana dari kelompok usaha tertentu untuk dijadikan sebagai logistik politik. Itu enggak benar. Jadi mohon kita sebagai sesama anak bangsa untuk kita memberikan statement yang baik, yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbaikan ekonomi dan stabilitas investasi," tegas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (27/4/2022)

Bahlil Lahadalia meminta semua pihak menilai objektif harga komoditas Crude Palm Oil (CPO), khususnya produk minyak goreng. Ia menyebut, pemerintah berusaha ada di antara dunia usaha dan rakyat.

Kata dia, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tujuannya untuk kepentingan masyarakat.

"Presiden berpihak di atas semua kaki tapi ketika dihadapkan dunia usaha atau rakyat. Pak Presiden ini pilih rakyat karena dia ini kader bangsa, bukan orang kaya dulunya," ungkap Bahlil.

Baca: Petani Sawit Rakyat Terpukul Larangan Ekspor

Kepala Badan Koordinasi Penananam Modal ini menjelaskan keputusan larangan ekspor Refined Bleached Deodorized (RBD) Palm Olein sebagai bahan baku minyak goreng dari Presiden Joko Widodo menjadi yang terbaik di antara yang terjelek yang diambil pemerintah.

Bahlil melanjutkan, larangan ekspor ini bisa saja tidak diberlakukan jika pengusaha bisa memenuhi kewajibannya.

"Sesungguhnya hal ini tidak perlu terjadi kalau kita pengusaha dan pemerintah bersama-sama bergotong royong untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri," katanya.

Tak Ganggu Investasi

Bahlil juga mengklaim kebijakan larangan ekspor RBD Palm Olein sebagai bahan baku minyak goreng, yang mulai berlaku pukul 00:00 WIB tidak akan mengganggu investasi di Indonesia.

"Apa ada dampak investasi di sawit? Terkait dengan pelarangan minyak goreng. Saya katakan pelarangan ekspor minyak goreng atau bahan baku minyak goreng tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan realisasi investasi kita. Ya, itu enggak ada," jelasnya.

Bahlil meminta pelaku usaha memiliki pandangan yang sama untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia juga meminta pengusaha menaati aturan pemerintah itu.

Baca juga: Begini Dampak Larangan Ekspor CPO ke Perekonomian Indonesia

"Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang ke para pengusaha, tapi pengusaha juga harus tertib jangan mengatur pemerintah, yang mengatur pengusaha adalah pemerintah," pungkas Bahlil Lahadalia.

Akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rencana larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng yang rencananya mulai 28 April 2022.

Editor: Kurniati Syahdan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Drama Pemeriksaan Gratifikasi Gubernur Lukas Enembe

Most Popular / Trending