Bagikan:

Bahlil: Target Investasi Naik Jadi Rp1.400 Triliun di 2023

Bahkan kemarin 2023 dalam pembahasan teknis sekarang itu Bappenas memberikan target kita sekitar Rp1.400 triliun,”

NASIONAL

Kamis, 21 Apr 2022 19:05 WIB

Bahlil: Target Investasi Naik Jadi Rp1.400 Triliun di 2023

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan realisasi investasi kepada Kementerian Investasi sebesar Rp1.400 triliun di 2023.

"Di 2023 kami di dalam RPJM tu sebenarnya Rp1.099,8 triliun, tapi apa yang terjadi? Di Tahun 2022 saja Bappenas dan Presiden memerintahkan kami harus mencapai target Rp1.200 triliun. Bahkan kemarin 2023 dalam pembahasan teknis sekarang itu Bappenas memberikan target kita sekitar Rp1.400 triliun,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (20/4/2022).

Bahlil menyebut, kementeriannya dipacu untuk mendorong realisasi investasi lebih tinggi, dan tidak lagi menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai landasan acuan.

Namun, Bahlil mengungkapkan sejumlah masalah yang menyebabkan realisasi investasi di Indonesia tidak segera keluar, salah satunya karena tidak konsistennya pemerintah mendukung aliran investasi itu. Padahal, katanya, kementeriannya telah berupaya mendatangkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

"Saya jujur saja untuk mengatakan bahwa salah satu problem kenapa realisasi kita tidak cepat karena kita belum konsisten. Apa yang diputuskan oleh Menteri, turun ke Dirjennya lain. Apa yang diputuskan oleh Dirjen, turun di eselon dua lain. Apalagi tanpa eselon. Itu perangkat tambahannya banyak lagi. Nah ini sebenarnya. Kalau kita mampu luruskan dengan baik, saya pikir percepatan itu bisa kita lakukan," jelas Bahlil.

Upaya lainnya, lanjut Bahlil, Kementerian Investasi akan mempermudah perizinan. Ia mencontohkan, jika nilai investasinya di atas Rp1 triliun maka seluruh perizinannya ditangani oleh Pemerintah dengan mengacu kepada hilirisasi. Hal itu, untuk menghindari permasalahan birokrasi dalam perizinan.

"Karena kalau kita meminta kepada teman-teman dunia usaha mengurus izin, tahulah kelakuan kita dalam birokrasi ini, hanya Tuhan, kita yang tahu izin orang keluar," kesalnya.

Berita lainnya:

    Bahlil melanjutkan, saat ini perizinan telah berbasis digital, yakni dengan Online Single Submission (OSS), yang telah diterapkan di 18 Kementerian Lembaga. Namun untuk urusan notifikasi teknisnya, masih ada pada di Kementerian Investasi.

    "Kadang-kadang ini menjadi persoalan, memang UU Cipta Kerja ini dari UU mata air menjadi air mata, yang dulunya banyak meja dilalui sekarang tidak dilalui, bahkan Menteri tidak Penting lagi. Nah, ini yang harus menjadi kesadaran kolektif kita semua," pungkas dia.


    Editor: Kurniati Syahdan

    Kirim pesan ke kami

    Whatsapp
    Komentar

    KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

    Kabar Baru Jam 11

    Kabar Baru Jam 10

    Kabar Baru Jam 8

    Kabar Baru Jam 7

    Edu Talk IV YPA-MDR: Go Digital Melalui Media Ajar Interaktif