Bagikan:

Anggota DPR Kecewa, Pelaku Penyimpangan Ditangkap tapi Minyak Goreng Tetap Langka

"Waktu itu ada temuan satu juta liter minyak goreng di Medan, terus di Makassar 60 ton, terus ada berita-berita sekarang ditemukan ada 70 ton penyimpangan. Tapi tetap di lapangan minyak langka."

NASIONAL

Senin, 18 Apr 2022 12:09 WIB

minyak goreng

Aksi massa menuntut penurunan harga minyak goreng di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/4/2022). (Foto: ANTARA/Aji Styawan)

KBR, Jakarta - Anggota Komisi Bidang Industri DPR Amin Ak meminta pemerintah serius menegakkan hukum yang tegas terhadap para pelaku kecurangan dalam distribusi minyak goreng curah bersubsidi.

Menurut Amin, tindakan tegas penting untuk memberikan efek jera dan tidak menimbulkan pelaku-pelaku kecurangan lain di lapangan.

"Dan yang lain akan berpikir sekian kali untuk melakukan pelanggaran seperti ini. Tapi kalau penegakan hukumnya nggak jelas, tidak diinformasikan juga ke publik, tentu nanti orang-orang yang melakukan seperti ini bisa main petak umpet lah ya. Kan jadi tetap akhirnya di lapangan ya seperti ini terus, minyak goreng curah tetap langka dan harganya tetap mahal," kata Amin kepada KBR, Minggu (17/4/2022).

Baca juga:


Meski begitu, anggota DPR dari Fraksi PKS itu menekankan, pemerintah jangan hanya mencari dan menemukan pelaku penyimpangan saja.

Menurutnya, yang paling penting adalah bisa memastikan bahwa masyarakat menengah kebawah bisa dengan mudah mendapatkan minyak goreng curah bersubsidi dengan harga yang sesuai harga eceran tertinggi (HET).

"Ya mohon maaf, pemerintah jangan terus hanya bermain di kayak begini terus, ada ditemukan ini sekian, penyimpangan. Waktu itu kan satu juta liter di Medan, terus di Makassar 60 ton, terus ada berita-berita sekarang ditemukan ada 70 ton penyimpangan, terus ada berita, tapi tetap di lapangan langka," imbuhnya.

Amin menyebut, pengawasan dan penindakan tegas oknum nakal dalam distribusi minyak goreng curah saat ini adalah tindakan jangka pendek untuk permasalahan minyak goreng.

Ia menyarankan, dalam jangka menengah dan panjang pemerintah harus memperbaiki secara total tata kelola industri minyak goreng dari hulu ke hilir.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Edu Talk IV YPA-MDR: Go Digital Melalui Media Ajar Interaktif