20 Tahun Gerakan Anti-Pencucian Uang, Jokowi: Muncul Modus Baru

""Muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme,""

KBR, Jakarta—   Presiden Joko Widodo menyebut potensi kejahatan siber akan makin meningkat di masa depan. Menurutnya, potensi kejahatan ini tidak bisa hanya dicegah oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Kata dia, perlu sinergi dari pemerintah, industri keuangan, dan masyarakat.

"Tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di masa depan akan makin berat. Dan potensi kejahatan siber juga makin meningkat. Muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Jokowi dalam Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Senin (18/4/2022).

Presiden Jokowi menambahkan, semua pihak perlu bekerja keras untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga perlu membangun penegakan hukum berkeadilan, penyelamatan, pengembalian, dan pemulihan keuangan negara.

"Memberikan kepastian hukum kepada para investor, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Dan membangun sistem keuangan Indonesia yang lebih kuat, terintegritas, dan berkelanjutan," tambahnya.

Baca Juga:

• Prospek Kripto dan Strategi Baru Dulang Cuan
• OJK: Awas, Aset Kripto Rawan Jadi Instrumen Pencucian Uang

Jokowi mengapresiasi kinerja PPATK yang telah bekerja keras mengefektifkan pencegahan serta pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurutnya, capaian PPATK selama dua dekade terakhir tak boleh membuat lembaga itu berpuas diri.

Editor: Rony Sitanggang

• Investasi Bodong
• kripto
• OJK
• aset digital
• Presiden Jokowi
• Tindak Pidana Pencucian Uang
• pendanaan terorisme