Wawancara dengan Ketua Dewan Adat Papua soal Kekerasan di Bumi Cenderawasih

"Negara justru salah mengambil langkah-langkah politik. Akar masalah Papua itu kan sudah LIPI temukan, ada empat..."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 16 Apr 2021 08:44 WIB

Author

Resky Novianto

Wawancara dengan Ketua Dewan Adat Papua soal Kekerasan di Bumi Cenderawasih

Ilustrasi Papua

KBR, Jakarta- Kekerasan kerap terjadi di Papua, baik yang dilakukan kelompok bersenjata maupun oleh aparat keamanan. Korbannya sebagian besar masyarakat sipil.

Dalam dua pekan terakhir misalnya, ada tukang ojek serta guru yang tewas ditembak. Polisi menuding para pelakunya adalah kelompok bersenjata.

Di luar kasus di atas, menurut catatan Amnesty Internasional Indonesia, ada 19 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dan Papua Barat sepanjang 2020.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekerasan dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Bumi Cenderawasih. Namun, belum menuai hasil signifikan.

Jurnalis KBR Resky Novianto mewawancarai Ketua Dewan Adat Papua versi Musyawarah Luar Biasa, Dominikus Sorabut, untuk mengurai masalah dan mencari solusi di Papua. Berikut hasil wawancaranya:

KBR: Terkait kejadian penembakan hingga konflik di Papua baru-baru ini oleh kelompok bersenjata, Menurut Anda masalahnya ada di mana?

Dominikus: "Konflik ini kan bukan baru muncul, hari ini beberapa bulan lalu kita dengar hamba Tuhan ditembak, dan hari ini kita dengar bahwa dua guru relawan ditembak, ojek ditembak, semua. Ini sebenarnya kita tidak bisa persalahkan antara TPN dan militer. Justru ini kan kesalahan ada di negara. Negara justru salah mengambil langkah-langkah politik. Akar masalah Papua itu kan sudah LIPI temukan, ada empat. Pertama bagaimana melihat distorsi dan sejarah masa lalu, lalu kedua bagaimana melihat pelanggaran HAM lalu secara integrasi, ketiga bagaimana diskriminasi dan marjinalisasi, lalu keempat pembangunan yang keberpihakan," kata Dominikus kepada KBR, Kamis (16/4/2021).

KBR: Apakah negara gagal menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua?

Dominikus: "Otonomi khusus (Otsus) misalnya aksi nyata soal keberpihakan, perlindungan, dan penyelamatan orang asli Papua. Tapi, itu tidak jalan hari ini, jadi negara memang sudah gagal. Gagal menerapkan kebijakan negara, justru mereka sendiri dengan produksi hukum kesejahteraan orang Papua tapi hukum itu justru menghancurkan martabat hukum itu. Jadi hari ini kami tidak bisa persalahkan militer, karena mereka melaksanakan kebijakan justru negara yang gagal, Jokowi yang gagal."

KBR: Apa solusi dan tuntutan masyarakat Papua agar semua peristiwa kekerasan bisa dihentikan?

Dominikus: "Tuntutannya kan Jakarta dengan pendekatan NKRI harga mati, orang Papua kan menuntut merdeka. Antara NKRI harga mati dan Merdeka harga mati ini kan barang mati yang sekarang kita pelihara. Terlepas dari cara pandang politik antara Jakarta dan Papua, Orang Papua mendorong hak menentukan nasib sendiri. Dengan referendum atau dialog, terus Jakarta dengan NKRI harga mati dengan pendekatan pembangunan, implementasinya itu Daerah Operasi Militer (DOM), Jadi kesejahteraan itu spion, tapi di dalamnya itu hanya ada DOM, pasukan begitu banyak di Papua. Solusi sudah ditawarkan, pilihan normatif, martabat, dan humanis itu kan harus dialog. Dialog yang komprehensif, terarah dan melihat seluruh akar persoalan," pungkasnya.

Editor: Sindu Dharmawan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Jurus Investasi Reksadana Antitekor

Kiat Asyik Tegakkan Prokes saat Rayakan Hari Raya

Kabar Baru Jam 7

Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Klaster Idulfitri