KBR, Jakarta- Kementerian kesehatan mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 sebanyak Rp246 miliar. Menurut Plt Kepala Badan PPSDM Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari, realisasi tersebut mencangkup tunggakan pembayaran pada 2020 dan melanjutkan pembayaran untuk tenaga kesehatan di 2021 periode awal.
"Hingga 20 April hasil review BPKP yang terbit pada 12 April kemudian hasil itu untuk proses pembukaan blokir di kementerian keuangan sehingga mulai 14 April bisa kita bayarkan. Hingga 20 April sudah 246,8 miliar yang kita bayarkan," ujar Kirana dalam dalam Konferensi Pers Virtual Kemenkes, Selasa (20/04/2021).
Kirana mengatakan terhitung sejak Januari hingga Maret 2021,insentif nakes telah terealisasi sebanyak Rp37,3 miliar dan untuk santunan kematian sebesar Rp22,8 miliar. Sedangkan pada tahun sebelumnya insentif nakes yang terealisasi sebesar Rp186,6 miliar.
Adapun tunggakan insentif tahun 2020 terdiri dari 181 fasilitas kesehatan (faskes) dengan jumlah Nakes sebanyak 30.105 orang. Kemudian untuk insentif Nakes periode Januari-Maret terdiri dari 20 faskes dengan 5.664 orang nakes.
Kirana mengingatkan, agar semua fasilitas kesehatan yang menangani Covid-19, segera mendata berapa banyak tenaga kesehatan di instansinya yang berhak menerima insentif. Ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi keterlambatan pencairan insentif. Ia juga berharap pendataan bisa dilakukan dengan cermat dan cepat agar bisa segera diajukan.
Editor: Friska Kalia
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
"Kereta Cepat Jakarta Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
