KBR, Jakarta- Anggota DPR Bidang Kebencanaan, Maman Imanulhaq memperingatkan semua pihak besarnya potensi bencana yang diakibatkan alih fungsi lahan. Ia mencontohkan banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menurutnya tak lepas dari dampak alih fungsi lahan.
Maman meminta tata kelola dan perizinan lahan di daerah rawan bencana ditinjau ulang. Ia mengaku miris melihat sederet bencana alam yang turut diakibatkan ulah tangan manusia.
"Tetapi diam-diam kita melihat ada sesuatu yang sangat paradoks. Ada orang yang menyumbang bantuan besar, padahal dia lah sesungguhnya yang melakukan penambangan besar-besaran. Ada orang yang secara atraktif menyalurkan bantuan ke (korban) bencana, tapi dia lah sebenarnya yang menjadikan sungai-sungai jadi dangkal, menjadikan pinggir-pinggir pantai jadi tidak ada pohon karena dibangun hotel dan lain sebagainya," kata Maman kepada KBR melalui sambungan telepon, Rabu (7/4/2021).
Maman Imanulhaq mengatakan, komisinya bakal memanggil Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membicarakan masalah kebencanaan di Tanah Air.
Sebelumnya, LSM lingkungan hidup Walhi menuding alih fungsi lahan di NTT menjadi penyebab parahnya dampak bencana banjir. Direktur Eksekutif Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengklaim menemukan beberapa tempat yang sudah tak mampu lagi menampung air hujan. Kata dia, itu dipengaruhi oleh aktivitas alih fungsi kawasan hutan yang salah satunya dijadikan perkebunan tebu. Kata dia, rusaknya lingkungan di NTT sudah terjadi sejak tahun 2000-an.
Banjir bandang disertai tanah longsor melanda sejumlah daerah di NTT pada Minggu dini hari lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga siang tadi mencatat, ada 124 korban jiwa dan 74 orang dinyatakan hilang. Jumlah itu merupakan data sementara, sebab hingga kini proses evakuasi terhadap korban masih terus berjalan.
Editor: Friska Kalia