KBR, Jakarta- Anggota DPR Bidang Kebencanaan, Maman Imanulhaq memperingatkan semua pihak besarnya potensi bencana yang diakibatkan alih fungsi lahan. Ia mencontohkan banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menurutnya tak lepas dari dampak alih fungsi lahan.
Maman meminta tata kelola dan perizinan lahan di daerah rawan bencana ditinjau ulang. Ia mengaku miris melihat sederet bencana alam yang turut diakibatkan ulah tangan manusia.
"Tetapi diam-diam kita melihat ada sesuatu yang sangat paradoks. Ada orang yang menyumbang bantuan besar, padahal dia lah sesungguhnya yang melakukan penambangan besar-besaran. Ada orang yang secara atraktif menyalurkan bantuan ke (korban) bencana, tapi dia lah sebenarnya yang menjadikan sungai-sungai jadi dangkal, menjadikan pinggir-pinggir pantai jadi tidak ada pohon karena dibangun hotel dan lain sebagainya," kata Maman kepada KBR melalui sambungan telepon, Rabu (7/4/2021).
Maman Imanulhaq mengatakan, komisinya bakal memanggil Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membicarakan masalah kebencanaan di Tanah Air.
Sebelumnya, LSM lingkungan hidup Walhi menuding alih fungsi lahan di NTT menjadi penyebab parahnya dampak bencana banjir. Direktur Eksekutif Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengklaim menemukan beberapa tempat yang sudah tak mampu lagi menampung air hujan. Kata dia, itu dipengaruhi oleh aktivitas alih fungsi kawasan hutan yang salah satunya dijadikan perkebunan tebu. Kata dia, rusaknya lingkungan di NTT sudah terjadi sejak tahun 2000-an.
Banjir bandang disertai tanah longsor melanda sejumlah daerah di NTT pada Minggu dini hari lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga siang tadi mencatat, ada 124 korban jiwa dan 74 orang dinyatakan hilang. Jumlah itu merupakan data sementara, sebab hingga kini proses evakuasi terhadap korban masih terus berjalan.
Editor: Friska Kalia
Target tersebut sudah masuk dalam rencana strategis energi nasional.
Penyusunan soal seleksi CASN 2021 telah melalui beberapa tahapan dan melibatkan berbagai pihak.
ICW menyebut jumlah kasus yang ditangani KPK pada 2020 merosot hingga titik terendah sejak 2015.
Joseph disangka melanggar pasal penodaan agama dan ujaran kebencian.
"Sampai dengan bulan Februari 2021 jumlah pemberi dan penerima pinjaman terus meningkat, menjadi 594 ribu pemberi pinjaman dan 49 juta penerima pinjaman."
"Sekarang luar biasa, sudah seperti kondisi normal begitu. Maka sore-sore, hampir setiap sore saya keliling umpama di Kota Semarang, sepedaan gitu,"
Manfaat dari PPKM Mirko memang sudah terlihat, namun dianggap belum signifikan. Yang perlu menjadi catatan adalah harus ada penguatan respon komunitas dalam tes, deteksi, dan isolasi.
Satgas Covid-19 terlalu fokus pada cakupan secara makro
Sandiaga berdalih pelarangan mudik oleh pemerintah tidak berarti membatasi pergerakan masyarakat di wilayah masing-masing
"Tantangan UMKM saat pandemi ini adalah kenaikan tarif pengiriman barang hingga 30 sampai 40 persen."
"Bahwa dalil mendahulukan keselamatan itu adalah wajib, harus lebih diutamakan daripada mengejar kesunahan yang lain."
KPK menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengukur indeks kesetiaan pada NKRI.
Para pengusaha bus sudah menerima banyak pesanan tiket perjalanan antarkota antarprovinsi.
"Karena itu kami memberikan pembatasan terhadap kegiatan takbir ini, takbir keliling tidak kita perkenankan"
Warga senior atau lanjut usia disasar karena berisiko tinggi. Dari 43 ribuan orang yang meninggal karena COVID-19 hingga 19 April 2021, 48 persen di antaranya merupakan kelompok lansia.
Meski PPKM Mikro jilid lima dianggap berdampak positif, pemerintah memperpanjang kembali PPKM Mikro selama dua pekan dan memperluas wilayah pemberlakuan PPKM mikro.
"Kita tidak bisa bilang bahwa, oh itu hanya di tempat lain, tidak di tempat saya. Pelajaran pandemi tidak terlupakan, ledakan di Wuhan dulu ternyata kemudian menyebar ke seluruh dunia."
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ledakan kasus di India disebabkan mutasi baru virus SARS-CoV-2 serta kurang waspada dan longgarnya protokol kesehatan.
Ida menjamin bahwa seluruh unit di internal Kemnaker akan sigap, melayani segenap aduan dari Pekerja/Buruh pada tahun ini
