KBR, Jakarta- Anggota DPR Bidang Kebencanaan, Maman Imanulhaq memperingatkan semua pihak besarnya potensi bencana yang diakibatkan alih fungsi lahan. Ia mencontohkan banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menurutnya tak lepas dari dampak alih fungsi lahan.
Maman meminta tata kelola dan perizinan lahan di daerah rawan bencana ditinjau ulang. Ia mengaku miris melihat sederet bencana alam yang turut diakibatkan ulah tangan manusia.
"Tetapi diam-diam kita melihat ada sesuatu yang sangat paradoks. Ada orang yang menyumbang bantuan besar, padahal dia lah sesungguhnya yang melakukan penambangan besar-besaran. Ada orang yang secara atraktif menyalurkan bantuan ke (korban) bencana, tapi dia lah sebenarnya yang menjadikan sungai-sungai jadi dangkal, menjadikan pinggir-pinggir pantai jadi tidak ada pohon karena dibangun hotel dan lain sebagainya," kata Maman kepada KBR melalui sambungan telepon, Rabu (7/4/2021).
Maman Imanulhaq mengatakan, komisinya bakal memanggil Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membicarakan masalah kebencanaan di Tanah Air.
Sebelumnya, LSM lingkungan hidup Walhi menuding alih fungsi lahan di NTT menjadi penyebab parahnya dampak bencana banjir. Direktur Eksekutif Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengklaim menemukan beberapa tempat yang sudah tak mampu lagi menampung air hujan. Kata dia, itu dipengaruhi oleh aktivitas alih fungsi kawasan hutan yang salah satunya dijadikan perkebunan tebu. Kata dia, rusaknya lingkungan di NTT sudah terjadi sejak tahun 2000-an.
Banjir bandang disertai tanah longsor melanda sejumlah daerah di NTT pada Minggu dini hari lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga siang tadi mencatat, ada 124 korban jiwa dan 74 orang dinyatakan hilang. Jumlah itu merupakan data sementara, sebab hingga kini proses evakuasi terhadap korban masih terus berjalan.
Editor: Friska Kalia
"Seto juga mengingatkan orangtua untuk tetap mengelola emosi secara baik, saat menegur anak untuk belajar."
"Yang perlu kita ketahui di sini kenapa harus disempurnakan? Hukum Indonesia tidak mengenal yang namanya sanksi sosial."
"Nanti menunggu saat situasi Pandemi virus korona ini sudah baik, kita akan buka belajar tatap muka."
Berdasarkan fakta dan analisis, Dewan Pengawas menilai tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK, tidak cukup bukti.
Satgas Penanganan Covid-19 mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitas tes, sehingga semakin banyak kasus yang terdeteksi dan tertangani dengan cepat.
Rumah sakit lapangan yang tersebar di 61 lokasi juga penuh.
Penambahan tempat tidur RS tidak sebanding dengan jumlah penambahan pasien Covid-19 setiap hari.
Berdasarkan data FSPBI, dari dua ribuan anggota, ada 166 orang yang terinfeksi Covid-19.
"Yang tadinya bisa dicegah supaya gak jadi parah, yang tadinya bisa dicegah supaya bisa segera ditangani akhirnya nggak bisa."
"Ini yang jadi masalah, PPKM Darurat sudah berlangsung dua minggu, baru ada rencana pembagian bansos. Ini orang udah mati kelaparan, baru mau akan, kan keterlaluan."
"Di tahap awal ini setidaknya 400 SMK dan politeknik, akan terlibat dalam ekosistem laptop PDN ini."
Mangrove juga berperan penting untuk menghadapi dampak buruk perubahan iklim. 
"Nah ini rumah sakit-rumah sakit darurat yang sedang dibikin ini memang harus segera dibuka, dimanfaatkan, buka lagi tambah lagi ini menjadi penting banget."
HIPMI meminta pemerintah betul-betul memerhatikan nasib UKM.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim proses penyaluran bantuan ini akan lebih sederhana.
Pemerintah mengklaim penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mampu menurunkan tingkat keterisian rumah sakit di sejumlah daerah.
Dasar hukum PPKM yang digunakan pemerintah adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri.
"Peningkatan vaksinasi dalam situasi saat ini memang tidak terlalu bisa kita harapkan. Jadi setidaknya menjaga konsistensi capaian di satu juta dosis saja sudah prestasi, sudah bagus banget."
Upaya hukum antara lain memproses ke Dewan Pengawas KPK, ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan ke kepolisian.
