Kontroversi Satgas Penagih Utang BLBI, Dari Politis Hingga Pemborosan

Saat ini ada lembaga penegak hukum lain yang sebetulnya bisa mengusut perkara BLBI. Tak hanya itu, pembentukan Satgas justru akan berkonsekuensi pada pengeluaran keuangan negara yang tak perlu.

BERITA | NASIONAL

Senin, 12 Apr 2021 23:32 WIB

Author

Muthia Kusuma, Wahyu Setiawan

Kontroversi Satgas Penagih Utang BLBI, Dari Politis Hingga Pemborosan

Ilustrasi. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpandangan pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk memburu aset negara senilai Rp110 triliun itu tidak sistematis.

Mardani juga menilai tenggat waktu yang diberikan kepada Satgas BLBI selama 2,5 tahun itu dianggap menghambur-hamburkan anggaran negara.

Selain itu, waktu kerja selama 2,5 tahun dinilai sarat kepentingan politik 2024 dan terkesan terkait dengan kepentingan segelintir pihak.

"Meskinya tidak perlu didorong, KPK dapat menawarkan bantuan. Bagaimanapun, Satgas tidak punya alat untuk mengefektifkan aksi dan targetnya. Sementara KPK dengan sistem yang ada, sumber daya yang ada, jejaring yang ada, pengalaman yang ada akan lebih efektif mestinya," kata Mardani kepada KBR, Senin, (12/4/2021).

Mardani Ali Sera menambahkan, penghentian penyidikan kasus BLBI oleh KPK telah melukai perasaan masyarakat.

Dia menyebut, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada 85 persen terjadi penyimpangan atau tidak tepat sasaran terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia sehingga menyebabkan kerugian negara.

Dia pun membandingkan dengan dugaan kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang mengalami progresif.

Kendati mengkritik pembentukan Satgas BLBI, Mardani mendorong agar Satgas dapat bekerja transparan dan bertanggung jawab.

Mubazir

LSM antikorupsi ICW mewanti-wanti satuan tugas pemerintah tak menjadikan penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai bancakan korupsi.

Satgas itu sebelumnya dibentuk Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden yang diteken 6 April lalu.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mendorong agar ada aturan detail dari kerja dan tugas Satgas tersebut. Sehingga proses pengembalian uang negara bisa dipantau secara transparan oleh publik.

"Untuk mengatasi isu ini, harapannya tidak sekadar berbicara soal pembentukan tim baru saja, tapi harus dijelaskan secara detail siapa-siapa saja pihak di sana. Dan bagaimana nantinya memastikan uang itu kembali ke negara. Apakah seperti dulu ada perdebatan di BLBI, apakah mekanisme penggunaan pembayarannya tunai atau dengan aset? Bagaimana menilai asetnya nanti? Jangan sampai ini dijadikan bancakan korupsi ke depan yang baru lagi, mengulangi apa yang terjadi pada beberapa waktu lalu," kata Kurnia dalam diskusi daring, Minggu (11/4/2021).

Sementara itu, pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti mempertanyakan pembentukan Satgas tersebut. Dia menilai, pembentukan Satgas malah terkesan mubazir.

Menurut Bivitri, saat ini ada lembaga penegak hukum lain yang sebetulnya bisa mengusut perkara ini.

Tak hanya itu, pembentukan Satgas justru akan berkonsekuensi pada pengeluaran keuangan negara yang sejatinya tak perlu.

Jika Satgas hanya untuk memberi pesan politik bahwa pemerintah peduli, Bivitri menyarankan agar Presiden Joko Widodo cukup memberikan pernyataan resmi saja.

"Kalau persoalannya adalah Presiden ingin mengeluarkan pesan politik bahwa ia peduli, umumkan saja bahwa saya sudah misalkan dalam rapat terbatas kabinet memerintahkan menteri A, B, C, kepala A, B, C, untuk melaksanakan ini. Itu sudah menjadi statement politik kok. Nggak perlu bikin Keppres-nya gitu. Karena ada konsekuensi hukum administrasi negara nanti yang akan keluar dan buat saya akhirnya jadi mubazir," ujar Bivitri dalam diskusi daring, Minggu (11/4/2021).

Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Satgas itu bertugas melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Satgas juga bisa berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Jurus Investasi Reksadana Antitekor

Kiat Asyik Tegakkan Prokes saat Rayakan Hari Raya

Kabar Baru Jam 7

Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Klaster Idulfitri