Kontradiktif Kebijakan Pamerintah Atasi Pandemi

Menurut laporan Satgas Penanganan Covid-19, per 11 April 2021, belasan kabupaten/ kota mengalami pelebaran zona merah

BERITA | NASIONAL

Jumat, 16 Apr 2021 15:18 WIB

Author

Astri Yuanasari

Kontradiktif Kebijakan Pamerintah Atasi Pandemi

Ilustrasi larangan mudik saat pandemi. (Foto : Antara)

KBR, Jakarta - Belum lama ini pemerintah mengeluarkan larangan mudik saat lebaran, hal itu dilakukan sebagai upaya antisipasi adanya kenaikan kasus Covid-19. 

Bahkan Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito mengingatkan kepala daerah untuk memperketat pengawasan di lapangan.

"Saya minta kepada seluruh pemerintah daerah untuk menegakkan surat edaran Satgas ini dengan tegas di lapangan agar tidak terjadi penularan karena peningkatan mobilitas penduduk yang akan menimbulkan kerumunan," kata Wiku, dalam konferensi pers, Kamis (15/04/2021).

Tapi, tak lama setelah kebijakan itu di tanda tangani Presiden Joko Widodo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno membuat kebijakan berupa pembukaan lokasi wisata dan pagelaran seni, dengan meluncurkan program Kharisma Event Nusantara.

"Jadi Kharisma Event Nusantara ini berkolaborasi dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia atas Arahan bapak presiden bahwa event-event Yang dilakukan di tingkat kabupaten kota desa tingkat provinsi maupun tingkat nasional bisa dimulai kembali dengan panduan protokol kesehatan CHSE," ujar Sandiaga di Kanal Youtube Kumparan, Minggu (12/04/2021).

Sejumlah kebijakan ini saling bertolak belakang. Padahal, Jokowi telah meminta kepala daerah mengendalikan rem dan gas, walau kasus Covid-19 telah melandai. 

Ia juga mengingatkan daerah untuk tidak tergesa-gesa membuka sektor pariwisata dan industri walau kasus baru telah melandai.

Bukan hanya kebijakan Kementerian Pariwisata yang saling bertolak belakang, kebijakan pembukaan sekolah tatap muka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga menjadi salah satu pemicu bertambahnya zona merah Covid-19.

Menurut laporan Satgas Penanganan Covid-19, per 11 April 2021, belasan kabupaten/ kota mengalami pelebaran zona paparan virus korona, salah satunya Bali. 

Setidaknya ada lima daerah yang kembali terpapar virus, seperti Badung, Gianyar, Buleleng, Kota Denpasar dan Tabanan.

Dalam hal pembukaan sektor, dua kementerian ini memiliki alasan yang sama, yakni membuat masyarakat terbiasa hidup ditengah pandemi. 

Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim misalnya mengatakan, bahwa iklim belajar daring tidak membuat anak-anak mendapat pengajaran yang maksimal, sehingga tatap muka harus segera dilakukan.

"Tidak semua sekolah di daerah bisa melakukan PJJ, ini dikhawatir akan terjadi lost of learning jika PJJ terus dilakukan. Dan juga kita harus mulai terbiasa hidup dengan protokol kesehatan yang ketat, " ujar Nadiem.

Ia juga mengatakan, kebijakan tatap muka akan mengikuti perkembangan pandemi di daerah masing-masing. Jika dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan peserta terbatas tetap menimbulkan klaster, maka sekolah wajib menutup dan kembali melakukan sekolah daring sepenuhnya.

"Jadi kalau ada infeksi di sekolah tersebut, bisa segera ditutup ya tatap muka terbatasnya, selama infeksinya masih ada atau terjadi," jelas Nadiem.

Kontradiktif kebijakan pandemi ini sudah bergulir sejak tahun lalu, bukan hanya regulasi pariwisata dan pendidikan, pemerintah bahkan sempat melonggarkan kebijakan bertarnsportasi. 

Hal inilah yang membuat banyak ahli kesehatan geram dan mempertanyakan keseriusan pemerintah, salah satunya Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Budi Haryanto.

"Kalau mau menurunkan penularannya ya lakukan, buat sepi di jalan, buat sepi interaksi antara satu orang dengan orang lain. Pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat artinya sudah jelas, akan menjadi sepi di jalanan, akan menjadi sepi di tempat tempat pekerjaan, akan menjadi sepi tempat-tempat umum kan seperti itu. Nah tapi kenyataannya kok masih ramai saja di jalan, dengan kata lain bahwa apakah ini hanya jargon aja? kan gitu, pelaksanaannya di mana gitu," kata Budi, saat dihubungi KBR.

Editor : Dwi Reinjani.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Jurus Investasi Reksadana Antitekor

Kiat Asyik Tegakkan Prokes saat Rayakan Hari Raya

Kabar Baru Jam 7

Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Klaster Idulfitri