BERITA

Instruksikan Tangkap Anggota KKB, Dewan Adat Papua Khawatir Jokowi Malah Pelihara Konflik

"Jadi bukan lagi menyelesaikan konflik, tapi justru nanti memelihara konflik. Kekhawatiran rakyat Papua yang pasti pemerintah itu kan sudah melegitimasi bahwa TNI-Polri bisa melakukan apa saja di Papua"

KBR, Jakarta - Dewan adat Papua menilai, instruksi Presiden Joko Widodo terkait penangkapan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang juga pelaku penembakan Kepala BIN Daerah Papua berpotensi menambah rentetan konflik di Bumi Cendrawasih.

Ketua Dewan Adat Papua versi Musyawarah Luar Biasa, Dominikus Sorabut khawatir, perintah Jokowi itu menjadi legitimasi personel TNI dan Polri bertindak sewenang-wenang terhadap warga Papua.

"Jokowi sudah bunuh diri. Jadi bukan lagi menyelesaikan konflik, tapi justru nanti memelihara konflik. Kekhawatiran rakyat Papua yang pasti pemerintah itu kan sudah melegitimasi, melegitimasi bahwa TNI-Polri bisa melakukan apa saja di Papua dan bentuk aksi kekerasan terhadap sipil itu akan dilakukan atas nama negara," kata Dominikus kepada KBR, Senin (26/4/2021).

Dominikus Sorabut menyebut, Presiden Jokowi semestinya meminta masukan ke berbagai pihak, terutama di Papua, sebelum mengeluarkan instruksi tersebut.

"Tidak bisa emosional melakukan, mengeluarkan sebuah instruksi," katanya

Dominikus berharap Jokowi menghentikan pengiriman pasukan militer ke bumi cendrawasih itu.

Menurutnya, pendekatan militer tidak bisa menyelesaikan masalah namun justru menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat sipil.

"Jokowi harus melihat secara menyeluruh, tapi pendekatannya pendekatan dialog tidak bisa pendekatan militer," pungkas Dominikus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, menangkap semua anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Perintah itu disampaikan Jokowi usai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, I Gusti Putu Danny Karya Nugraha tewas tertembak saat kontak senjata dengan KKB, Minggu (25/4/2021) kemarin.

"Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/4/2021).

Polisi Belum Berencana Tambah Pasukan di Papua

Sementara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum berencana menambah jumlah personil di Papua.

Hal ini dikatakan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Rusdi Hartono saat menanggapi insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Papua yang menewaskan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.

"Sementara tidak karena di sana selain kegiatan kegiatan maupun operasi yang dilakukan oleh Polda Papua khusus polri polri juga menggelar operasi Manokwari 2021 operasi Manokwari digelar gabungan personilnya yaitu personil dari Polri dan juga personil dari TNI sampai saat ini polri belum menambah kekuatan di Papua," kata Rusdi di Mabes Polri, Senin (26/4/2021).

Polisi juga mengklaim akan tetap mengutamakan keamanan masyarakat Papua.

TNI-Polri beserta instansi lainnya, kata Rusdi Hartono, terus berusaha menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan kelompok bersenjata di Papua, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

"Ya tentunya itu menjadi hal yang akan diperhatikan oleh aparat keamanan di sana telah banyak korban kemarin berapa hari belakangan ini, itu pun menjadi hal yang menjadi perhatian aparat keamanan di sana. Yang jelas aparat keamanan TNI polri beserta aparat yang lainnya bekerja secara optimal, bagaimana masalah masalah Kamtibmas bisa dikendalikan dan di sisi lain kelompok kriminal bersenjata dapat ditangani secara optimal dan juga harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di tanah Papua," imbuhnya.

Editor: Kurniati Syahdan

• KKB
• Dewan Adat Papua
• Jokowi
• Kabinda Papua Ditembak
• Papua
• Instruksi Jokowi