INDEF: Masyarakat Didorong Beli Mobil Baru tapi Dilarang Mudik

Pemerintah harus memikirkan kompensasi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari pelarangan mudik.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 13 Apr 2021 08:05 WIB

Author

Siti Sadida Hafsyah, Wahyu Setiawan

INDEF: Masyarakat Didorong Beli Mobil Baru tapi Dilarang Mudik

Rambu larangan mudik di kawasan Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Selasa (28/4/2020). Foto: ANTARA

KBR, Jakarta- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menilai kebijakan pelarangan mudik bertolak belakang dengan upaya pemerintah mendorong konsumsi masyarakat.

Keputusan itu membuat aliran uang dari kota besar ke daerah menjadi terbatas, karena masyarakat tidak bisa menjalani mudik seperti sebelum pandemi Covid-19.

"Pelarangan mudik ini, di satu sisi kita memahami setiap libur panjang pastinya ada peningkatan kasus Covid-19. Tetapi pelarangan mudik ini agak kontradiksi misalnya dengan insentif PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) untuk mobil baru. Jadi masyarakat khususnya kelas menengah atas didorong untuk membeli mobil baru tetapi enggak bisa ke mana-mana karena ada pelarangan mudik lebaran," ujar Bhima saat dihubungi KBR, Senin (12/04/21).

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira memperkirakan aliran uang semasa pelarangan mudik akan lebih banyak bergerak di kota-kota besar seperti Jabodetabek dan Medan. Menurutnya, pemerintah harus memikirkan kompensasi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari pelarangan mudik tersebut.

"Harapannya ada dukungan. Yang kita lihat sudah on the track salah satunya ada subsidi ongkos kirim Rp500 miliar itu. Harapannya bisa memacu barang-barang UMKM dapat dibeli melalui platform e-commerce," katanya.

Aturan Pengendalian Transportasi

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan mengenai pengendalian transportasi pada masa Lebaran nanti. Aturan itu sebagai tindak lanjut dari larangan mudik tahun ini. Secara umum aturan itu meliputi hal-hal yang dilarang, pengecualian, pengawasan, serta sanksi bagi pelanggar.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi mengatakan semua kendaraan bermotor umum maupun perseorangan akan dilarang melakukan perjalanan ke luar daerah pada 6-17 Mei 2021. Namun, Kemenhub juga membuat aturan pengecualian bagi sejumlah pihak yang berkepentingan.

"Yaitu yang pertama adalah yang bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya. Kunjungan keluarga yang sakit, kemudian kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, kemudian ibu hamil dengan satu orang pendamping itu juga masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, serta pelayanan kesehatan yang darurat," kata Budi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (8/4/2021).

Dipaksa Putar Balik

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi menambahkan, pengecualian juga berlaku bagi kendaraan pimpinan negara, dinas operasional TNI dan Polri, petugas jalan tol, pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, mobil barang tanpa penumpang, kendaraan pelayanan darurat.

Kemudian kendaraan yang mengangkut pelajar Indonesia dari luar negeri, pekerja migran Indonesia, dan pemulangan orang dengan alasan khusus.

Budi menegaskan, pengawasan akan dilakukan di pos-pos cek poin. Bagi kendaraan yang masuk kategori dilarang tapi nekat melintas, akan dipaksa putar balik. Kendaraan travel atau angkutan penumpang yang nekat melintas, juga akan ditindak kepolisian.

Tidak Ada Stimulus Tambahan

Keputusan melarang mudik Lebaran 2021 ditetapkan setelah rapat koordinasi tingkat menteri dan koordinasi dengan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah tidak memberikan insentif ataupun stimulus tambahan bagi pengelola transportasi yang terdampak kebijakan larangan mudik tahun ini. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengklaim pemerintah sudah memberikan berbagai stimulus, termasuk untuk sektor ekonomi, sejak Indonesia mengalami pandemi Covid-19.

Editor: Sindu Dharmawan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Jurus Investasi Reksadana Antitekor

Kiat Asyik Tegakkan Prokes saat Rayakan Hari Raya

Kabar Baru Jam 7

Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Klaster Idulfitri