Gagap Memitigasi Bencana

"Bencana tidak boleh disikapi secara reaktif, tetapi harus proaktif. Tidak hanya ditanggapi setelah kejadian, tetapi perlu dilakukan upaya sistematis untuk meminimalkan dampak."

BERITA | NASIONAL

Rabu, 07 Apr 2021 23:02 WIB

Author

Astri Septiani, Wahyu Setiawan,

Gagap Memitigasi Bencana

Truk teronggok setelah hanyut akibat banjir bandang di Adonara Timur Flores Timur NTT. Foto diambil Rabu (7/4/2021). (Foto: ANTARA/Aditya Pradana)

KBR, Jakarta - Pemerintah diminta membenahi sistem mitigasi bencana di Indonesia. Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Dandi Prasetia menilai, mitigasi kebencanaan di Indonesia masih buruk.

Hal ini terlihat dari kasus bencana banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur beberapa hari lalu yang menyebabkan lebih dari seratus korban jiwa. MPBI juga menyayangkan pemerintah yang seolah tak belajar dari pengalaman bencana di masa lalu yang banyak memakan korban jiwa.

"Sepertinya penanganan-penanganan bencana di Indonesia itu kayak tidak ada perubahan gitu lho. Jadi kita Indonesia itu kan sudah banyak yang belajar ya dari mulai Aceh. Tapi kok sekarang itu paradigmanya itu masih tetap saja gitu lho: nunggu hujan dulu baru cari payung," kata Dandi kepada KBR melalui sambungan telepon, Rabu (7/4/2021) malam.

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI Dandi Prasetia mengatakan bila sistem mitigasi bencana berjalan baik, maka dampak bencana di NTT bisa diminimalkan.

Apalagi sebelumnya otoritas pemantau cuaca BMKG sudah memberi peringatan dini sebelumnya terkait badai siklon tropis Seroja.

Sistem mitigasi bencana di Indonesia dinilai juga masih tertinggal jauh dibanding negara-negara lain yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan lain-lain. Di negara tersebut, pemerintah sigap mengevakuasi warga begitu mendapat peringatan dini dari otoritas pemantau cuaca setiap kali ada ancaman badai siklon atau cuaca ekstrem.

Bangun upaya mitigasi sistemais

Komisi di DPR yang membidangi kebencanaan meminta pemerintah pusat dan daerah membangun upaya mitigasi bencana secara sistematis.

Anggota DPR yang membidangi kebencanaan, Maman Imanulhaq menyebut, pengetahuan dan upaya mitigasi bencana di NTT kurang maksimal. Ini terlihat dari gagapnya pemerintah daerah menyikapi peringatan BMKG mengenai badai siklon Seroja.

"Kami ingin mengatakan bencana itu tidak boleh hanya disikapi secara reaktif, tetapi harus proaktif. Bencana itu tidak hanya ditanggapi setelah kejadian, tetapi perlu dilakukan upaya sistematis untuk melakukan mitigasi bencana agar bencana itu bisa diminimalisir (dampaknya)," kata Maman kepada KBR melalui sambungan telepon, Rabu (7/4/2021).

Anggota Komisi DPR bidang kebencanaan, Maman Imanulhaq berharap agar pemerintah belajar dari bencana di NTT agar jika daerah mengalami bencana serupa bisa meminimalkan korban jiwa.

Jadi pelajaran

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah di daerah menjadikan bencana alam di NTT sebagai pelajaran.

Kepala BNPB Doni Monardo mengingatkan agar pejabat daerah mengikuti informasi dari BMKG untuk mengantisipasi bencana di wilayah masing-masing.

"Kami juga mengajak dan mengimbau kepada semua pejabat dan semua pihak agar bisa mengikuti informasi yang disampaikan BMKG. Hal-hal teknis harus diingatkan. Sekali dua kali kadang sering lupa. Tetapi kalau disampaikan terus menerus dan berulang kali akan jadi budaya. Apalagi, Kepala BMKG bilang ada peristiwa seperti ini kemungkinan bisa terjadi di periode tahun-tahun mendatang. Tidak hanya di NTT tapi di banyak wilayah Indonesia lainnya," kata Doni saat konferensi pers daring, Rabu (7/4/2021).

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan, BMKG akan terus berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk mengantisipasi bencana alam yang datang akibat cuaca ekstrem, sehingga meminimalkan korban jiwa.

Hingga Rabu malam kemarin, BNPB mencatat korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di NTT mencapai 138 jiwa dan 61 orang masih hilang. Bencana juga menyebabkan seratusan orang luka dan 13 ribu orang mengungsi.

Keterbatasan fasilitas

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengakui keterbatasan fasilitas dalam menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor di provinsi itu.

Gubernur NTT, Viktor Laiskodat mengakui, cuaca juga menjadi kendala penanganan banjir bandang dan longsor di NTT.

Viktor meminta agar pemerintah pusat membantu menyiapkan fasilitas mitigasi, karena bencana bisa saja terulang.

"Kami mengharapkan khusus di pulau-pulau yang ada di NTT yang penduduknya banyak kami mengharapkan disediakan alat-alat berat dua atau tiga excavator dan buldozer agar jika ada kondisi seperti ini tidak terlalu menyulitkan. Kedua kami mengharapkan ada rumah sakit apung yang cukup agar pada kondisi begini bisa bergerak cepat sehingga dapat menolong masyarakat di pulau2 yang akan terkena bencana. Itu menurut kami yang dibutuhkan keadaan emergency seperti ini," kata Viktor saat rapat virtual dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (6/4/2021) lalu.

Viktor Laiskodat juga mengusulkan agar pemerintah pusat menyiagakan helikopter di tiap ibu kota provinsi untuk mengantisipasi datangnya bencana. Jika ada kejadian bencana, helikopter bisa segera digunakan untuk penanganan dan evakuasi dengan cepat.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Lambannya Pencairan Bansos di masa PPKM Darurat

Kabar Baru Jam 8

Platform Para Pekerja untuk Saling Berbagi

Kabar Baru Jam 10