Evaluasi PPMK Mikro, Ini Kritik Epidemiolog

Manfaat dari PPKM Mirko memang sudah terlihat, namun dianggap belum signifikan. Yang perlu menjadi catatan adalah harus ada penguatan respon komunitas dalam tes, deteksi, dan isolasi.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 20 Apr 2021 22:29 WIB

Author

Wahyu Setiawan

Evaluasi PPMK Mikro, Ini Kritik Epidemiolog

Sejumlah santri menjalani isolasi massal di Ponpes Abdurrahman Basuri Indramayu, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). (Foto: ANTARA/Dedhez Anggara)

KBR, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro belum selaras dilakukan.

Dicky mengatakan kebijakan di level nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, belum menunjukkan adanya koherensi.

Penguatan program PPKM Mikro dari level atas hingga terkecil, kata Dicky, juga dianggap belum bersinergi dengan baik. Ini menyebabkan masih adanya tren kenaikan kasus di sejumlah provinsi.

"PPKM Mikro ini nggak bisa lepas dari konteks nasional, tidak bisa lepas dari konteks provinsi, dan kabupaten/kota itu sendiri. Kalau dalam konteks PPKM-nya dilakukan penguatan, misalnya ada pembatasan dan lain sebagainya, kemudian di level kabupaten/kotanya ada pelonggaran-pelonggaran, ya nggak akan efektif. Karena mereka ini akan beraktivitas di luar komunitasnya --ini mayoritas ya-- dan kembali ke komunitasnya. Dan ini yang terjadi gitu," kata Dicky kepada KBR melalui sambungan telepon, Selasa (20/4/2021).

Dicky Budiman menyebut manfaat dari PPKM Mirko memang sudah terlihat, namun belum signifikan. Yang perlu menjadi catatan adalah harus ada penguatan respon komunitas dalam tes, deteksi, dan isolasi.

Dicky menyebut, laporan terakhir Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) South-East Asia Regional Office (SEARO), menunjukkan Indonesia masih pada level transmisi di tingkat komunitas.

"Ini ternyata Indonesia masih dalam level community transmission, artinya level tertinggi kalau bicara itu, atau situasi paling serius dari suatu pandemi," kata dia.

Untuk itu Dicky menyarankan agar pengawasan di level komunitas atau desa lebih diperketat. Akses keluar-masuk harus dikontrol oleh fasilitas kesehatan setempat.

Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Mikro jilid keenam hingga 3 Mei mendatang. Pembatasan itu berlaku di 25 provinsi.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Lambannya Pencairan Bansos di masa PPKM Darurat

Kabar Baru Jam 8

Platform Para Pekerja untuk Saling Berbagi

Kabar Baru Jam 10