Dialog Tak Cukup untuk Redam Konflik di Papua

"Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB..."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 27 Apr 2021 08:42 WIB

Author

Heru Haetami

Dialog Tak Cukup untuk Redam Konflik di Papua

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/09/2019).

KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai instruksi Presiden Joko Widodo untuk menangkap seluruh anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sudah tepat.

Namun, menurut Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, yang tidak kalah penting ialah melakukan komunikasi dan koordinasi antara aparat dan berbagai pihak, sehingga operasi penangkapan kelompok bersenjata di Papua tidak salah sasaran. Itu dilakukan agar masyarakat sipil di Bumi Cenderawasih tidak menjadi korban.

"Saya kira prajurit TNI atau kepolisian harus dibekali dengan pengetahuan tentang nilai-nilai atau struktur sosial masyarakat Papua. Sehingga tahu betul bagaimana pendekatan yang harus dilakukan begitu," kata Beka kepada KBR, Senin (26/4/2021).

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung menyerukan agar kelompok bersenjata di Papua itu ditangkap dan diadili atas kejahatannya.

Jeda Kemanusiaan

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan pendekatan dialog belum bisa menyelesaikan konflik antara pemerintah dan kelompok bersenjata di Papua.

Hal itu diungkapkan Adriana menanggapi potensi eskalasi kekerasan yang semakin meluas pascapenembakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua I Gusti Putu Danny. Menurutnya, kedua belah pihak bisa melakukan jeda kemanusiaan.

"Saya malah menduga dialog ini tidak menjadi urgen. Dalam arti begini, bagaimana kalau memulainya dengan misalnya melakukan jeda kemanusiaan, dengan catatan semua pihak yang berkonflik mau melakukan itu. Karena jeda kemanusiaan tidak bisa terlaksana tanpa pihak yang berkonflik itu mau. Karena apa, yang menjadi sangat mendesak diatasi adalah tadi aspek kemanusiaan," kata Adriana dalam diskusi daring, Senin (26/4/2021).

Peneliti LIPI Adriana Elisabeth menambahkan pada saat jeda kemanusiaan bisa dibarengi dengan gencatan senjata dan mengangkat kemungkinan-kemungkinan upaya dialog. Kata dia, meski belum ada urgensinya, dialog memang bisa menjadi upaya jangka panjang penyelesaian konflik di Papua.

"Karena dialog inilah satu-satunya yang belum pernah dilakukan dalam upaya menyelesaikan persoalan di Papua dan tentunya untuk jangka panjang menciptakan perdamaian," katanya.

Tangkap Semua!

Kemarin, Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, menangkap semua anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Perintah itu disampaikan Jokowi usai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, I Gusti Putu Danny Karya Nugraha tewas tertembak saat kontak senjata dengan KKB, Minggu (25/4/2021).

"Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/4/2021).

Dewan Adat Khawatir Instruksi Jokowi

Ketua Dewan Adat Papua versi Musyawarah Luar Biasa, Dominikus Sorabut, khawatir perintah Jokowi tersebut diartikan berbeda oleh personel TNI maupun Polri yang bertugas di Bumi Cenderawasih.

"Jokowi sudah bunuh diri. Jadi bukan lagi menyelesaikan konflik, tapi justru nanti memelihara konflik. Kekhawatiran rakyat Papua yang pasti pemerintah itu kan sudah melegitimasi, melegitimasi bahwa TNI-Polri bisa melakukan apa saja di Papua dan bentuk aksi kekerasan terhadap sipil itu akan dilakukan atas nama negara," kata Dominikus kepada KBR, Senin (26/4/2021).

Ketua Dewan Adat Papua versi Musyawarah Luar Biasa, Dominikus Sorabut mengatakan Jokowi semestinya meminta masukan dari berbagai pihak sebelum mengeluarkan instruksi tersebut.

"Tidak bisa emosional melakukan, mengeluarkan sebuah instruksi," katanya

Dominikus berharap Jokowi menghentikan pengiriman pasukan militer ke Papua. Menurutnya, pendekatan militer tidak bisa menyelesaikan masalah, namun justru menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat sipil.

"Jokowi harus melihat secara menyeluruh, tapi pendekatannya pendekatan dialog tidak bisa pendekatan militer," ujarnya Dominikus.

Editor: Sindu Dharmawan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Membuat Minyak Goreng di Satu Harga