BNPB Minta Daerah Waspadai Dampak Siklon Tropis

Pemerintah daerah harus bersiap menyediakan titik-titik evakuasi dan pengungsian, bila bencana tiba-tiba datang.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 14 Apr 2021 16:24 WIB

Author

Resky Novianto

BNPB Minta Daerah Waspadai Dampak Siklon Tropis

Ilustrasi (Foto : dok/ BMKG)

KBR, Jakarta - Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi bencana dari bibit siklon tropis 94W, yang akan terjadi di 30 daerah di Indonesia.

Direktur Peringatan Dini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Afrizal Ari mengatakan BNPB meminta para kepala daerah untuk mewaspadai adanya cuaca ekstream hingga potensi bencana.

"Kita sudah mengirimkan semacam instruksi, kita teruskan ke Mendagri, kepada 30 gubernur berdasarkan hasil rapat kita dengan BMKG dua hari lalu. BMKG mendapat informasi dalam sepekan kedepan, akan ada cuaca ekstrem yang disebabkan adanya, bukan bibit siklon lagi, tapi sudah tumbuh menjadi siklon tropis di pasifik timur laut Papua," ujar Afrizal Ari saat dihubungi KBR, Rabu (14/3/2021).

Menurut Afrizal, potensi bencana sudah mulai terjadi di beberapa provinsi sejak 13 hingga 19 April mendatang. Adapun wilayah yang akan terdampak meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Papua Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan.

Antisipasi lebih awal yang dilakukan BNPB, kata Afrizal, bukan dimaksudkan membuat panik masyarakat, namun BNPB tak ingin lagi kecolongan seperti bencana sebelumnya.

"Kita mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa ini lho kita tidak ingin kecolongan seperti Seroja, intinya kan itu. Maka BMKG sudah wanti-wanti di awal, bahwasanya ini akan berpotensi dalam seminggu kedepan. Kita menindaklanjuti peringatan itu melalui surat kepada Gubernur yang dilanjutkan ke Kabupaten/Kota yang mungkin terdampak," ujarnya.

Untuk itu, kata Afrizal, pemerintah daerah harus bersiap menyediakan titik-titik evakuasi dan pengungsian, bila bencana tiba-tiba datang. Pemerintah daerah diminta membuat SOP penanganan bencana, karena dianggap paling tahu situasi dan tata letak daerahnya.

"Pemerintah daerah (harus) segera menetapkan situasi atau status tanggap darurat bencana. Tapi dilihat eskalasinya, daerah pasti tahu. Ketika situasi ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyiapkan titik evakuasi, jalur evakuasi, dan titik pengungsian. Dan tetap harus menggunakan protokol kesehatan, terutama di titik-titik pengungsian. Jadi sebenarnya SOP itu saja yang harus disiapkan," kata Afrizal Ari.

Editor : Dwi Reinjani

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Jurus Investasi Reksadana Antitekor

Kiat Asyik Tegakkan Prokes saat Rayakan Hari Raya

Kabar Baru Jam 7

Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Klaster Idulfitri