BERITA

YLBHI: Pemerintah Lamban dan Tak Serius Atasi Pandemi Covid-19

"Pemerintah lamban dan tak serius menangani pandemi Covid-19."

KBR, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Pemerintah lamban dan tak serius menangani pandemi Covid-19.

"Dana Bansos dipotong. Contoh Depok sebesar Rp25.000 per kepala keluarga. Dan Bansos ini diberikan sembari menakut-nakuti gitu ya, itu ada tuh pasal siapa, barang siapa, begitu begitu. Nah sekarang kan pertanyaannya, Bansos ini disalurkan atau orang mengambil? Berarti yang salah siapa? Tapi sebetulnya caranya bukan dengan menakut-nakuti gini. Karena ini kan akan diterima semua orang, orang-orang yang memang terdampak, pasti akan merasa terhina begitu. Daripada membiayai bikin stiker ini, mending kasih satu lagi biskuit," kata Ketua YLBHI, Asfinawati saat diskusi daring, Selasa (21/4/2020).

Asfin mengatakan, pendataan dan penanganan Covid-19 dari pemerintah juga tak transparan. Selain itu, Pemerintah juga terlalu memikirkan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan masyarakat.

"Dan kerentanan Indonesia saat ini, kita baru saja kabar yang sangat menyedihkan. Seorang ibu meninggal karena setelah 2 hari tidak makan. Kemudian mendapatkan bantuan, tapi itu sudah terlambat. Inikan sebetulnya buah dari pengambilan dan pengurusan yang tidak beres selama ini. Tadi soal sistem kesehatan, dan lebih jauh lagi tidak ada data akurat. Jadi sebetulnya lambatan, tarik ulur pemerintah, Pemerintah Daerah, atau antar Kementerian, atau lembaga itu. Karena kita tidak mendengarkan ahli dan praktisi dari kesehatan masyarakat," kesalnya.

Sementara Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah menyalurkan 932.794‬ paket sembako selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Jumlah itu masih kurang sekitar 260 ribuan dari target penerima yakni 1,2 juta kepala keluarga.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, bantuan diberikan kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19.

"Pada selasa 21 April, bantuan telah didistribusikan di 18 kelurahan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Total paket yang telah didistribusikan sebanyak 92.269 paket," jelas Ani dalam jumpa pers secara daring, Selasa (21/4/2020).

Ani Ruspitawati menambahkan, Pemprov DKI akan berusaha maksimal agar distribusi tersebut bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Berdasarkan jadwal yang dirilis Pemprov DKI, pemberian bantuan akan berakhir pada 24 April, atau sehari setelah masa PSBB Jakarta berakhir yakni 24 April 2020.

Program bantuan sosial ini bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta.

Editor: Kurniati Syahdan

• bansos
• YLBHI
• pandemi covid-19
• covid-19
• DKI Jakarta
• PSBB