HEADLINE

Sedang Digarap, Buku Panduan Protokol Mudik 2020

"Penyusunan protokol mudik saat ini terus dibahas dan disempurnakan oleh Kementerian Perhubungan bersama kementerian terkait lainnya, dibawah koordinasi dari Kemenko Maritim dan Investasi."

KBR, Jakarta - Pemerintah saat ini tengah menyusun protokol mudik 2020, untuk bisa diterbitkan sebelum hari raya lebaran. 

Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, protokol mudik disusun berdasarkan beberapa aspek penting. Diantaranya, mencakup aspek kesehatan, ekonomi, hukum, sosiologi dan sebagainya. Karena itu, protokol mudik memerlukan pertimbangan yang matang sebelum diluncurkan.

"Kita sih berharap secepatnya, tapi kan kembali lagi kita kan hatus menyusun cermat ya karena kan ini situasi yang memang tidak kita prediksi sebelumnya dan tujuan uamtamanya protokol ini kan untuk memutus mata rantai penularan. Jadi kami juga akan sangat mempertimbangkan protokol dan aspek kesehatan juga. Jadi kita tunggu saja, harapannya bisa selesai secepatnya," ujarnya saat dihubungi KBR, pada Selasa (7/4/2020).

Adita mengatakan, pelbagai pandangan juga telah diterima oleh pemerintah, baik dari perwakilan asosiasi transportasi, perwakilan konsumen, hingga para pakar transportasi. 

Ia menyebut, konsultasi publik merupakan salah satu faktor utama, dalam penyusunan protokol mudik pada tahun ini.

"Kami sudah melakukan yang pertama dengan beberapa pakar yang bisa memberikan pandangan dari sisi hukum, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan yang lain juga ya. Kita hari ini juga bertemu dengan asosiasi transportasi ya termasuk Organda, dan asosiasi lain, perwakilan dari konsumen (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), kami sudah melakukan koordinasi pubilk. Kami sedang melakukan konsultasi publik, untuk mendapat masukan dari pelbagai kalangan masyarakat terkait dengan protokol mudik itu," ujar Adita.

Ditambahkannya, penyusunan protokol mudik saat ini terus dibahas dan disempurnakan oleh Kementerian Perhubungan bersama kementerian terkait lainnya, dibawah koordinasi dari Kemenko Maritim dan Investasi.

"Soal protokol mudik, saat ini kami Kementerian Perhubungan bersama kementerian terkait lainnya, dibawah koordinasi dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi beserta juga dengan Dinas Perhubungan dari Provinsi menyusun protokol tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rangka meminimalisasi penyebaran COVID-19, Pemerintah tengah melakukan berbagai kebijakan ketat untuk masyarakat yang tetap melaksanakan mudik, salah satunya mengimplementasikan jaga jarak fisik.

Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian PUPR, Kepolisian Negara RI, dan lembaga lainnya sedang mengerjakan buku panduan yang akan menjadi standar operasional prosedur (SOP) untuk implementasi langkah-langkah tersebut. Audiensi Publik akan digelar sebelum Buku Panduan Protokol Mudik 2020 itu diluncurkan.

Editor: Fadli Gaper 

• mudik
• panduan mudik 2020