KBR, Jakarta - Pemerintah memberlakukan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk pekerja industri pengolahan selama periode April-September 2020.
Sekarang, pemerintah berencana meluaskan lagi pembebasan PPh21 itu ke sektor-sektor lain yang merugi akibat wabah Covid-19.
“PPh 21 yang ditanggung untuk pekerja akan diperluas tidak hanya di industri sektor pengolahan, tapi juga di sektor industri lainnya seperti industri pariwisata dan penunjangnya, atau sektor lainnya yang langsung terdampak," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (1/4/2020).
"Di sini kami sedang membahas (pembebasan PPh 21) di sektor pertanian, perkebunan, dan yang lain. Tentunya ini akan segera ditetapkan nanti sektor-sektor tersebut,” lanjutnya.
Berita Terkait: Ini 24 Sektor Industri yang Dibebaskan dari Pajak Gaji Karyawan
Covid-19 Matikan Banyak Sektor Usaha
Pandemi Covid-19 memang menghambat banyak sektor usaha, bukan industri pengolahan saja.
World Travel & Tourism Council (WTTC) melaporkan wabah ini terutama mematikan pencaharian pekerja di sektor pariwisata, serta sektor lain yang terkait dengannya seperti:
- Transportasi;
- Perhotelan;
- Penyuplai makanan, dan sebagainya.
“Mata pencaharian jutaan orang di sektor pariwisata sedang hancur. Dari pelayan, supir taksi, koki, pilot, penjual katering, sampai petugas kebersihan," jelas Presiden WTTC Gloria Guevara di situs resminya.
“Jutaan keluarga terjerumus ke dalam kesusahan dan utang yang mengerikan, tidak tahu bagaimana mereka bisa belanja makanan dan membayar tagihan. Wabah Covid-19 menciptakan efek domino sangat besar, menghancurkan seluruh sektor ekonomi," katanya lagi.
WTTC pun mendorong negara-negara agar segera membuat kebijakan yang isinya:
- Melindungi pendapatan pekerja yang terdampak wabah;
- Memberi pinjaman bebas bunga bagi usaha kecil menengah, terutama pariwisata, dan;
- Menghapus pajak usaha selama 12 bulan ke depan.
Editor: Agus Luqman
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes,"
"Kalau misalnya kita bisa beli (vaksin dari luar negeri) 1 juta dosis per minggu berarti kan kita butuh 260 minggu. Itu kan 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasinya."
"Perusahaan logistik merupakan tumpuan utama untuk mendistribusikan barang donasi maupun belanjaan masyarakat, sehingga kita harus memastikan kendaraan–kendaraan ini dapat berjalan dengan baik.”
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia"
"Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan."
"Dan ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan jika kita disiplin. Karena itu saya sampaikan kepada semua, jangan sampai kita memperpanjang (PSBB) lagi," kata Anies.
“Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Mudah-mudahan kalau tidak akhir Mei, Juni nanti bisa diterbitkan dan bisa berlaku efektif Juni, sehingga bisa mendukung perusahaan sekurang-kurangnya 3 sampai 6 bulan kedepan."
"Pemerintah harus menyelamatkan perusahaan-perusahaan media yang kesulitan bertahan di masa pandemi Covid-19. Sebab media massa sangat berperan terhadap edukasi politik, kesehatan dan sosial."
"Berhentilah berasumsi bahwa cara-cara lama akan kembali."
"Defisit sebesar Rp 1.028,5 triliun atau 6,27% di dalam rangka untuk menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid dan diharapkan bisa pulih kembali," 
"Telah melakukan pembubaran massa sebanyak 1.357.361 kali. Penyemprotan diisinfektan sebanyak 1.497.108 kali"
Stigma dan diskriminasi masih menjadi momok bagi pasien Covid-19
"Pelatihan gratis tanpa Kartu Prakerja. Kualitas pelatihan bersaing dengan pelatihan berbayar."
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan Rp6,9 triliun untuk program subsidi ini.
"Kan sebetulnya PSBB itu intinya bisa memutus rantai penularan kalau dikerjakan optimal, kalau dikerjakan konsekuen. Kita belum (optimal), jadi disiplinkan dulu itu."
"Kalau 80 persen (penduduk Indonesia) terinfeksi itu berarti 200 juta orang. Ada 10 juta yang meninggal, atau 20 juta yang meninggal, kan nggak mungkin. Tidak relevan kita bicara herd immunity."
"Untuk penyakit yang tidak begitu parah pendekatan ini mungkin masuk akal. Tetapi situasi untuk SARS CoV-2 berbeda, Covid-19 memiliki risiko penyakit parah dan bahkan kematian jauh lebih tinggi."
