KBR, Jakarta- Kuasa Hukum enam tapol Papua belum mengambil sikap apakah akan banding atau tidak atas putusan majelis hakim yang memvonis rata-rata 9 bulan penjara. Kuasa hukum Surya Anta Ginting CS, Michael Hilman mengatakan, putusan itu tidak adil karena majelis hakim menilai hal yang memberatkan para terdakwa adalah membawa bendera bintang kejora dan menyuarakan yel-yel yang diasosiasikan sebagai sikap makar.
Kata dia, tindakan para terdakwa bendera itu ialah bagian dari kultural masyarakat Papua yang memiliki otonomi khusus
"Putusan hakim tidak fair dalam arti dia tidak melihat ketika dia mengakui otonomi khusus, hakim dalam putusannya kawan mahasiswa Papua ini harus mendukung kebijakan otonomi khusus dari pemerintah pusat ke daerah. Seharusnya hakim berpikir bahwa kebijakan adanya otonomi khusus inilah bahwa ada bendera kultural orang Papua," ucap Michael saat dihubungi KBR, Jumat, (24/2/2020).
Majelis hakim memutuskan keenam tapol Papua bersalah karena telah terbukti melakukan makar saat menggelar unjuk rasa di area Istana Kepresidenan Jakarta dengan mengenakan beberapa atribut dan yel-yel. Unjuk rasa itu merupakan bentuk protes para mahasiswa atas aksi rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 28 Agustus 2019 lalu.
"Arina Elopere diputuskan bersalah dan divonis 9 bulan kurungan penjara dipotong masa tahanan. Dano Tabuni diputuskan bersalah dan divonis 9 bulan kurungan penjara. Sama dengan Arina," ucap Michael.
Putusan yang sama juga dikenakan untuk Surya Anta, Ambrosius Mulait, dan Charles Kossay yaitu vonis 9 bulan penjara. Sementara Isay Wenda diputuskan bersalah dan divonis 8 bulan penjara.
Baca juga: Aktivis: 243 Warga Tewas Akibat Konflik Nduga, Mayoritas Anak-Anak
Editor: Rony Sitanggang
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes,"
"Kalau misalnya kita bisa beli (vaksin dari luar negeri) 1 juta dosis per minggu berarti kan kita butuh 260 minggu. Itu kan 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasinya."
"Perusahaan logistik merupakan tumpuan utama untuk mendistribusikan barang donasi maupun belanjaan masyarakat, sehingga kita harus memastikan kendaraan–kendaraan ini dapat berjalan dengan baik.”
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia"
"Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan."
"Dan ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan jika kita disiplin. Karena itu saya sampaikan kepada semua, jangan sampai kita memperpanjang (PSBB) lagi," kata Anies.
“Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Mudah-mudahan kalau tidak akhir Mei, Juni nanti bisa diterbitkan dan bisa berlaku efektif Juni, sehingga bisa mendukung perusahaan sekurang-kurangnya 3 sampai 6 bulan kedepan."
"Pemerintah harus menyelamatkan perusahaan-perusahaan media yang kesulitan bertahan di masa pandemi Covid-19. Sebab media massa sangat berperan terhadap edukasi politik, kesehatan dan sosial."
"Berhentilah berasumsi bahwa cara-cara lama akan kembali."
"Defisit sebesar Rp 1.028,5 triliun atau 6,27% di dalam rangka untuk menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid dan diharapkan bisa pulih kembali," 
"Telah melakukan pembubaran massa sebanyak 1.357.361 kali. Penyemprotan diisinfektan sebanyak 1.497.108 kali"
Stigma dan diskriminasi masih menjadi momok bagi pasien Covid-19
"Pelatihan gratis tanpa Kartu Prakerja. Kualitas pelatihan bersaing dengan pelatihan berbayar."
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan Rp6,9 triliun untuk program subsidi ini.
"Kan sebetulnya PSBB itu intinya bisa memutus rantai penularan kalau dikerjakan optimal, kalau dikerjakan konsekuen. Kita belum (optimal), jadi disiplinkan dulu itu."
"Kalau 80 persen (penduduk Indonesia) terinfeksi itu berarti 200 juta orang. Ada 10 juta yang meninggal, atau 20 juta yang meninggal, kan nggak mungkin. Tidak relevan kita bicara herd immunity."
"Untuk penyakit yang tidak begitu parah pendekatan ini mungkin masuk akal. Tetapi situasi untuk SARS CoV-2 berbeda, Covid-19 memiliki risiko penyakit parah dan bahkan kematian jauh lebih tinggi."
