KBR, Jakarta- Kuasa Hukum enam tapol Papua belum mengambil sikap apakah akan banding atau tidak atas putusan majelis hakim yang memvonis rata-rata 9 bulan penjara. Kuasa hukum Surya Anta Ginting CS, Michael Hilman mengatakan, putusan itu tidak adil karena majelis hakim menilai hal yang memberatkan para terdakwa adalah membawa bendera bintang kejora dan menyuarakan yel-yel yang diasosiasikan sebagai sikap makar.
Kata dia, tindakan para terdakwa bendera itu ialah bagian dari kultural masyarakat Papua yang memiliki otonomi khusus
"Putusan hakim tidak fair dalam arti dia tidak melihat ketika dia mengakui otonomi khusus, hakim dalam putusannya kawan mahasiswa Papua ini harus mendukung kebijakan otonomi khusus dari pemerintah pusat ke daerah. Seharusnya hakim berpikir bahwa kebijakan adanya otonomi khusus inilah bahwa ada bendera kultural orang Papua," ucap Michael saat dihubungi KBR, Jumat, (24/2/2020).
Majelis hakim memutuskan keenam tapol Papua bersalah karena telah terbukti melakukan makar saat menggelar unjuk rasa di area Istana Kepresidenan Jakarta dengan mengenakan beberapa atribut dan yel-yel. Unjuk rasa itu merupakan bentuk protes para mahasiswa atas aksi rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 28 Agustus 2019 lalu.
"Arina Elopere diputuskan bersalah dan divonis 9 bulan kurungan penjara dipotong masa tahanan. Dano Tabuni diputuskan bersalah dan divonis 9 bulan kurungan penjara. Sama dengan Arina," ucap Michael.
Putusan yang sama juga dikenakan untuk Surya Anta, Ambrosius Mulait, dan Charles Kossay yaitu vonis 9 bulan penjara. Sementara Isay Wenda diputuskan bersalah dan divonis 8 bulan penjara.
Baca juga: Aktivis: 243 Warga Tewas Akibat Konflik Nduga, Mayoritas Anak-Anak
Editor: Rony Sitanggang
APINDO memperkirakan ada potensi tidak berputarnya uang hingga Rp10 triliun, bila masyarakat tidak melakukan pergerakan saat lebaran nanti.
"Jadi itu yang harus kita maknai sebagai pengalaman. Selama libur libur panjang tersebut semuanya naik. Nggak ada ceritanya waktu libur panjang itu kasus turun. Semua naik."
Hasil assesment merekomendasikan TMII dikelolah swasta, pemerintah atau Badan Layanan Umum
Jokowi memastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera menjalankan instruksinya tersebut
"Tadi ada dari masyarakat menyampaikan bahwa BBM-nya mahal, ya saya terima,"
Indonesia menolak restriksi terhadap produksi dan distribusi vaksin Covid-19.
"Memperketat proses screening pada saat warga negara asing dan warga negara Indonesia yang masuk dari luar negeri ke Indonesia,"
Industri produk halal berpotensi tinggi untuk dikembangkan.
Pemulihan hak korban tak semata-mata menggugurkan proses yudisial terhadap pelaku.
Kementerian Perhubungan melarang semua moda transportasi beroperasi mulai 6-17 Mei 2021.
Kementerian Kesehatan membenarkan ada gangguan dalam program vaksinasi nasional akibat kendala pengiriman vaksin AstraZeneca, imbas embargo dari India.
Kementerian Perhubungan membuat pengecualian bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dengan surat tugas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan keluarga duka, hingga ibu hamil.
"Semua sinergi kompak untuk melakukan langkah-langkah penyekatan secara menyeluruh. Baik penyekatan di perbatasan provinsi antarprovinsi, kabupaten antarkabupaten, semua kita lakukan penyekatan."
Pegawai berinisial IGAS telah dipecat secara tidak hormat
Diperkirakan harga selundupan vanili ini mencapai Rp 3,7 miliar.
Berbagai kasus itu belum ada satupun yang divonis oleh pengadilan militer maupun pengadilan sipil
"Jadi pada waktu itu saya sadar, kok sepertinya pemahaman agama saya keliru, deh. Kayaknya kok saya semakin belajar agama, kok saya semakin banyak membenci orang. Saya semakin tidak tenang..."
BNPB mengalami sejumlah kendala di lokasi bencana.
Di LP Sukamiskin, Imam Nahrawi akan menjalani pidana penjara selama tujuh tahun, dikurangi masa selama berada dalam tahanan. Imam juga bakal 'dimiskinkan' jika tidak mampu membayar pengganti Rp19 M.
