BERITA

Kartu Prakerja Tak Efektif, Banyak Pelatihan Gratis di Internet

Kartu Prakerja Tak Efektif, Banyak Pelatihan Gratis di Internet

KBR, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali menilai Kartu Prakerja tidak efektif menolong pengangguran atau korban PHK di tengah masa pandemi.

Penilaian itu disampaikan Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan HIPMI Bali I Made Yoga Adiputra.

“Terkait dengan pemberian biaya pelatihan Rp3,5 juta bagi peserta yang lolos dirasa juga tidak efektif. Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online dengan platform digital yang bekerjasama dengan pemerintah, peserta harus lolos seleksi terlebih dan melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Sedangkan di sisi lain, banyak pelatihan serupa namun gratis yang tersedia melalui internet," kata I Made Yoga kepada Antara, Senin (27/4/2020).

Selain soal materi pelatihan yang banyak tersebar di internet, I Made Yoga juga memaparkan Kartu Prakerja tidak efektif karena:

Pertama, Peserta Kartu Prakerja kebanyakan dari golongan menengah ke bawah, yang tidak semuanya familiar dengan pelatihan digital.

Kedua, Peserta Kartu Prakerja butuh waktu lama untuk ikut pelatihan dan menguasai keahlian baru, sedangkan tabungan mereka hanya cukup untuk bertahan hidup mingguan.

Ketiga, Seandainya peserta Kartu Prakerja bisa mempelajari keahlian baru, mereka akan tetap kesusahan melamar kerja atau membuka usaha, selama perekonomian Indonesia belum membaik karena pandemi.

Terakhir, Pemerintah tidak punya alat ukur presisi untuk mengevaluasi hasil program Kartu Prakerja.


Lihat Juga: 26 Juta Warganya Kehilangan Kerja, Ini yang Dilakukan Amerika


Alihkan Anggaran Kartu Prakerja untuk Bantuan Sosial

Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan HIPMI Bali I Made Yoga Adiputra lantas meminta pemerintah mengalihkan anggaran Kartu Prakerja untuk bantuan sosial.

"Apakah tidak sebaiknya program ini dialokasikan saja menjadi program bantuan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin, seperti pemberian sembako dan banyak hal lainnya, yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, selanjutnya target sasarannya bisa lebih luas," kata I Made Yoga.

“Jika pemerintah ingin meringankan beban pengusaha, seharusnya pemerintah menggandeng asosiasi-asosiasi pengusaha yang mempunyai infrastruktur di lapangan dan mempunyai data konkret tentang PHK, pengangguran dan tenaga kerja yang dibutuhkan,” katanya lagi.

Editor: Agus Luqman

  • COVID-19
  • kartu prakerja
  • phk
  • pengangguran

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!