KBR, Jakarta - Polri memerintahkan jajarannya memantau penghinaan penguasa terkait Covid-19, mulai awal April 2020
Perintah itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020, yang salah satu poinnya berbunyi:
Melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta opini di ruang siber, dengan sasaran:
- Penyebaran hoax terkait Covid-19;
- Hoax terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19;
- Penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah;
- Praktik penipuan penjualan online alat-alat kesehatan, masker, APD, antiseptik, obat-obatan dan disinfektan.
Berita Terkait: Pemidanaan Penghina Presiden, Komnas HAM: Terlalu Berlebihan
Jangan Bungkam Kritik di Tengah Pandemi
Surat Telegram Kapolri itu lantas dikecam oleh Reporters Without Borders (RSF), organisasi jurnalis lintas negara untuk kebebasan pers.
RSF menilai kebijakan itu berbahaya karena rawan diselewengkan untuk membungkam kritik terkait penanganan Covid-19.
“Dalam arahan (Surat Telegram) itu, Kepolisian Indonesia memanfaatkan pemberantasan disinformasi terkait pandemi Covid-19 untuk mengendalikan jurnalis, yang mungkin ingin memublikasikan informasi bermuatan kritik terhadap Presiden Joko Widodo atau jajarannya,” kata Kepala RSF Asia-Pasifik Daniel Bastard di situs resminya pekan lalu (16/4/2020).
“Ini merupakan pelanggaran kebebasan pers yang tidak dapat ditoleransi, yang harusnya dijamin Pasal 28 UUD 1945. Kami mendesak polisi agar membiarkan wartawan bekerja secara bebas, sehingga mereka dapat menyediakan liputan berita yang bermutu dan independen, yang sangat dibutuhkan di masa pandemi ini," tegasnya lagi.
Menurut penilaian RSF, sampai tahun 2020 kondisi kebebasan pers Indonesia masih cukup buruk, hingga menempati peringkat 119 dari 180 negara.
RSF menyebut contoh hambatan kebebasan pers di Indonesia ialah adanya pasal hukum terkait penghinaan pejabat serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Editor: Sindu Dharmawan
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
