HEADLINE

Dugaan Mafia Pengadaan Alkes Impor, KPK Tunggu Laporan Erick Thohir

Dugaan Mafia Pengadaan Alkes Impor, KPK Tunggu Laporan Erick Thohir

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan belum menerima laporan terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa alat kesehatan (Alkes) untuk penanggulangan pandemi COVID-19. 

Hal itu disampaikan juru bicara KPK Ali Fikri terkait pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai dugaan adanya mafia tata niaga Alkes. 

KPK pun meminta menteri BUMN menyampaikan laporan tentang dugaan korupsi Alkes ke lembaga antirasuah melalui bagian pengaduan masyarakat. 

"Sejauh ini setelah kami melakukan pengecekan ke bagian pengaduan masyarakat, belum ada laporan terkait dengan dugaan terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Alkes terkait dengan penanggulangan pandemi virus Corona ini. Namun kami menyampaikan bahwa KPK tetap berkomitmen untuk terus mengawal pelaksaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan virus Corona ini," ucap Ali Fikri kepada KBR, Senin, (20/4/2020).

Ali menambahkan, lembaganya akan menindak tegas terhadap pihak yang korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa Alkes dalam situasi penanganan virus Corona saat ini. "Dalam memberantas korupsi, KPK tidak akan pandang bulu."

Diketahui sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung dugaan adanya mafia dalam impor Alkes. 

Ia beralasan, mafia ada karena impor alat kesehatan ke Indonesia masih sangat besar mencapai 90 persen. 

Sebutan mafia itu merujuk pada para pedagang yang terus-menerus memilih impor Alkes dibandingkan memproduksinya di dalam negeri karena alasan keuntungan ekonomi semata.

"Jangan semua ujung-ujungnya duit terus, dagang terus, akhirnya kita terjebak short term policy. Didominasi mafia, trader-trader itu, kita harus lawan dan ini Pak Jokowi punya keberpihakan itu," kata Erick melalui akun instagram pribadi, pada Kamis, (16/42020).

Erick Sedih dan Prihatin

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan sudah seharusnya Indonesia memiliki blueprint atau cetak biru strategi pada sektor ketahanan kesehatan.

"Kita di Kementerian BUMN sejak September waktu itu kita sudah merapatkan dan mencoba membuat blueprint bahwa negara sebesar Indonesia ini sudah seyogyanya memiliki strategi yang namanya energi security, food security, dan tentu yang hari ini bisa kita lihat health security," kata Erick.

Langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan health security oleh Erick Thohir dengan menggabungkan rumah sakit yang ada di BUMN yang totalnya berjumlah 70 rumah sakit.

"Dan tidak di situ saja dari BUMN-BUMN farmasi kita juga gabungkan dan yang sedang kita review sekali lagi bagaimana ini bisa menjadi supply chain juga rumah sakit ke depannya," kata Menteri BUMN itu seperti dikutip Antara.

Ia juga mengaku sedih dan prihatin mengingat mayoritas bahan baku obat untuk industri farmasi nasional dan alat-alat kesehatan di Indonesia diimpor dari luar negeri.

"Mohon maaf bapak-bapak kalau saya bicara ini sangat menyedihkan jika negara sebesar Indonesia ini 90 persen bahan bakunya dari luar negeri untuk industri obat," ujarnya.

Menurut dia, hal tersebut juga terjadi pada alat-alat kesehatan di Indonesia yang mayoritas masih diimpor dari luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pihaknya siap membeli alat bantu pernapasan atau ventilator hingga Alat Pelindung Diri (APD) produksi lokal untuk kebutuhan rumah sakit BUMN yang menangani penyakit COVID-19.

Editor: Fadli Gaper 

  • Alkes
  • Korupsi
  • Erick Thohir

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!