Ribuan Warga Mengungsi, Pemerintah dan TPNPB Diminta Gencatan Senjata

""Gencatan senjata bisa dilakukan sama seperti kasus Aceh saat perjanjian gencatan senjata di Helsinki.""

KBR, Jakarta- Pemerintah Indonesia didesak untuk segera melakukan gencatan senjata menyusul buruknya kondisi warga di Kabupaten Nduga, Papua. Direktur Yayasan Keadilan Dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP),  Theo Hesegem mengatakan sudah saatnya Pemerintah Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) memikirkan nasib para pengungsi yang menjadi korban.

Ia berharap ada pihak ketiga yang mau memediasi Indonesia dan TPNPB untuk melakukan gencatan senjata. Apalagi, aksi saling tembak ini tak hanya membuat warga trauma juga menelan korban jiwa baik warga sipil maupun aparat TNI/Polri.

"Gencatan senjata bisa dilakukan sama seperti kasus Aceh saat perjanjian gencatan senjata di Helsinki. Menurut saya perundingan seperti itu bisa dicoba di Papua dengan catatan ada pihak yang menjadi penengah," kata Theo saat dihubungi KBR, Senin (1/4/2019).

Konflik di Papua, Istana Enggan Tarik TNI dari Nduga

Trauma Anak-anak Terdampak Konflik di Nduga  

Dikatakan Theo, perdamaian takkan terjadi jika menunggu salah satu pihak menawarkan gencatan senjata. Untuk itulah diperlukan pihak yang netral dan kesediaan kedua pihak untuk meredam kepentingan masing-masing demi keselamatan pengungsi yang kini semakin memprihatinkan. Ia juga mengatakan opsi gencatan senjata menjadi yang paling tepat untuk dilakukan saat ini.

"Orang Papua berjuang itu kaitannya dengan ideologi. Tapi karena ini jatuh korban dari masyarakat sipil dan aparat," ujarnya.

Pendapat senada disampaikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) .  Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI  Adriana Elisabeth menyarankan adanya gencatan senjata terkait kasus kemanusiaan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Adriana menilai   gencatan senjata perlu dilakukan antara pemerintah dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Menurut dia, gencatan senjata bisa menjadi prasyarat dalam memulai dialog antara pemerintah Indonesia dengan  OPM. 

"Itu harus komitmen pemerintah juga, misalnya dengan menarik pasukan dari wilayan Nduga. Selain itu juga berkoordinasi dengan unit-unit di daerah. Pemerintah, Majelis Rakyat  Papua dan juga DPR Papua. Harus dimungkinkan suasana kayak gitu, karena kalau berdialog masih tetep ada tembak menembak pasti tidak akan ada keterbukaan tidak ada keberanian menyampaikan apa yang ada di sana," ujar dia kepada KBR, Senin (01/04/19)

Pasca penembakan pekerja konstruksi di Nduga, Papua, pada Desember 2018 lalu, TNI mengerahkan ratusan personil memburu TPN-OPM. Sejak itu terjadi aksi baku tembak  hingga mengakibatkan jatuh korban jiwa dari kedua pihak.

Konflik bersenjata itu juga mengakibatkan ribuan warga mengungsi.

Editor: Rony Sitanggang 

• Papua Merdeka
• konflik nduga
• Nduga
• Kabupaten Nduga
• TPNPB-OPM
• Papua
• TNI
• LIPI