KBR, Jakarta- Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Yogyakarta, mendesak Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) terpidana korupsi sebelum masa tenggat yang ditentukan Pemerintah yaitu 30 April 2019. Peneliti Pukat, Yuris Reza Setiawan menilai pemecatan ASN koruptor memakan waktu yang sangat lama dari segi administratif.
Kata dia, selama ini belum ada sanksi bagi PPK yang tak memecat ASN koruptor. Yuris mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemecatan terhadap koruptor memiliki kekuatan hukum tetap yang sah dan konstitusional.
Ia menyarankan agar pemerintah mengumumkan nama Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Daerah yang tak patuh melakukan kewajibannya untuk memecat ASN terpidana korupsi. Ia menilai hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui secara langsung dan turut mendesak agar pemecatan tersebut segera dilakukan,
"Masing-masing yang bertanggung jawab baik itu Kepala Daerah, Menteri maupun Kepala Lembaga atau mungkin Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang seharusnya sudah secara sadar untuk kemudian melakukan pemecatan,segera memproses pemecatan itu. Saya kira harus diumumkan sehingga publik bisa ikut mendorong misalnya di pemerintah daerah di suatu wilayah begitu artinya publik di situ tahu bahwa pemerintah daerah tersebut belum bergerak cepat untuk memecat koruptor sehingga bisa dibantu oleh publik untuk mendorong itu," kata Yuris pada KBR, Minggu (28/4/19).
Selain itu, Yuris juga ingin pemerintah memastikan enam puluh persen dari keseluruhan jumlah ASN koruptor yang didata Kemendagri namun belum dipecat hingga saat ini, untuk segera diberikan surat pemecatannya. Yuris juga berharap putusan MK soal ASN koruptor tersebut bisa mendorong PPK agar bergerak cepat dan memecat ASN terpidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Sebelum putusan MK ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan ASN berstatus koruptor. SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para ASN yang terlibat korupsi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menindaklanjuti instruksi pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat kasus korupsi dan telah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan atau inkracht. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalbar, Syarif Kamaruzzaman menyerahkan pemecatan kepada PPK di masing-masing kabupaten/kota. Sementara untuk Pemerintah Provinsi, laporan pemecatan telah ditindaklanjuti dengan mendata ASN yang terlibat korupsi dan keputusan pengadilannya mengikat.
"Pecat, karena sudah ada SKB 3 menteri. Jika memang ada peninjauan ke MK, itu urusan yang lain, karena itu kan perintah. Ada 2000an sekian. Jangankan yang sudah inkrah, yang ketahuan bermain-main, akan langsung dicopot, karena itulah kelebihan Pejabat Pembina Kepegawaian, dan Gubernur tidak main-main dengan itu," tegasnya kepada KBR.
Syarif menambahkan, tercatat sekitar 50 an pejabat di seluruh Kalbar yang terlibat kasus korupsi dan telah mendapatkan keputusan pengadilan yang tetap.
Perkara Hendrik tersebut teregistrasi dengan nomor 87/PUU-XVI/2018. Pengaju mempersoalkan kata "dapat" dalam ayat 2 yang berbunyi "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana".
Sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d dipersoalkan karena tak memuat jenis pidana yang dilakukan. Huruf b berbunyi "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum". Sedangkan huruf d berbunyi, "dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana". MK membuang kata "dan atau pidana umum" dan menyatakan frassa itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Editor: Rony Sitanggang
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
