Pasca-Pencoblosan dan Quick Count, Kapolri dan Panglima Ancam Tindak Tegas Mobilisasi

"Untuk tidak melakukan mobilisasi. Baik mobilisasi merayakan kemenangan misalnya atau mobilisasi tentang ketidakpuasan,"

NASIONAL

Kamis, 18 Apr 2019 13:19 WIB

Author

Resky Novianto

Pasca-Pencoblosan dan Quick Count, Kapolri dan Panglima Ancam Tindak Tegas  Mobilisasi

Menkopolhukam Wiranto menyampaikan keterangan pers usai rapat koordinasi pengamanan Pemilu di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-  Kapolri Tito Karnavian mengimbau seluruh pihak, untuk menahan diri dan tidak melakukan mobilisasi massa, pasca pencoblosan 17 April kemarin. Ia mengatakan, TNI dan Polri bersepakat, untuk menindak tegas segala upaya dan aksi, yang menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Tito juga meminta masyarakat, untuk menghargai proses penghitungan suara yang saat ini masih dilakukan oleh KPU.

"Polri dan TNI, kami bersepakat, Panglima, Kasad, Kasal, dan Kasau, kami sepakat untuk menindak tegas dan tidak mentolerir. Jadi saya mengimbau kepada pihak manapun, untuk tidak melakukan mobilisasi. Baik mobilisasi merayakan kemenangan misalnya atau mobilisasi tentang ketidakpuasan ini. Jadi kita hargai proses yang ada hitungan yang paling utama bagi kita adalah pada saat KPU memberikan pernyataan resmi, sambil di tengah itu tidak ada yang melakukan langkah-langkah inkilonstitusional, mobilisasi, dan lain-lain," ucap Tito saat Konferensi Pers di Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (18/4/20119).
 
Kapolri Tito Karnavian menuturkan, bahwa TNI dan Polri memiliki kemampuan mendeteksi gerakan-gerakan, sehingga dapat segera melakukan langkah-langkah sesuai aturan hukum. Ia mencontohkan, gerakan massa yang merayakan kemenengan, pada 17 April di Bundaran HI Jakarta dan sekitarnya juga   dibubarkan.

"Polri dan TNI memiliki kemampuan deteksi, kita bisa memahami kalau ada gerakan-gerakan dan kita pasti akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan hukum yang berlaku. Kemarin juga ada kita bubarkan dari apa namanya itu dua pasangan, ada yang melakukan mobilisasi dua-duanya, saya sudah merintahkan kepada seluruh Kapolda juga melakukan langkah yang sama," ujar Tito.

Tito melanjutkan, "siapapun yang terpilih itu mendapatkan kredibilitas legitimasi dukungan rakyat yang sangat tinggi, langkah inkonstitusional melawan kehendak rakyat itu sama saja dengan mengkhianati keinginan rakyat dan Polri TNI akan menjaga itu." 

Senada disampaikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Dia menyatakan  beserta jajaran aparat Polri, akan senantiasa menjaga stabilitas keamanan, saat berlangsungnya tahapan-tahapan pemilu.

Ia menegaskan, TNI dan Polri akan menindak tegas dan tidak akan mentolerir segala upaya dan aksi, yang berusaha menganggu ketertiban masyarakat serta melanggar konstitusi.

"Kami TNI Polri siap untuk menjaga stabilitas keamanan, di tahapan-tahapan selanjutnya. Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas, semua upaya yang akan menganggu ketertiban masyarakat, serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI harga mati." ucap Hadi saat konferensi pers usai rapat koordinasi di Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2019).
 
Selain itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto juga menyampaikan rasa terima kasih, kepada prajurit TNI, Polri, serta seluruh masyarakat di Indonesia, yang turut berpartisipasi, dalam menjaga pelaksanaan pemungutan suara, sehingga dapat berjalan aman, damai, dan lancar.

"Saya TNI dan Polri akan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri, serta semua pihak dan masyarakat semua sehingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 dapat berjalan aman, damai dan lancar," ujar Hadi. 

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bersabar untuk mengikuti proses penghitungan suara oleh KPU. Anggota KPU RI Pramono Ubaid berharap bahwa klaim-klaim kemenangan yang dilakukan setelah hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU bisa diselesaikan.

"Saya kira kedua kandidat tadi dalam speech-nya sore tadi, dua-duanya sudah menyampaikan agar pendukung masing-masing agar menjaga ketenangan ketertiban tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang berada di luar koridor peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada yang merasa keberatan undang-undang sudah menyediakan mekanisme penyampaian keberatan," kata Anggota KPU  Pramono Ubaid, di Jakarta, Rabu (17/04).

Pramono meminta para elit politik  mendorong konstituen simpatisannya untuk menunggu hasil resmi yang dikeluarkan KPU untuk menjaga ketenangan.

"Ya kami berharap masyarakat mengikuti perkembangan tentang hasil-hasil pemilu ini dengan dewasa dengan tenang, yang saat ini beredar adalah hasil quick count. Mereka adalah lembaga-lembaga yang sudah mendapat akreditasi dari KPU," pungkasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Eps.6: Kuliah di Perancis, Cerita dari Dhafi Iskandar

Insiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarkat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak