NASIONAL

Larang Warga Non-Muslim Tinggal, Ini Kata Bupati Bantul

""Maaf sebelumnya di sini keputusan warga sepakat baik berdomisili, kontrak, dan kos untuk nonmuslim dilarang,""

KBR, Jakarta- Bupati  Bantul Suharsono akan mencabut aturan yang melarang penghuni nonmuslim tinggal di wilayah Dusun Karet,  Desa Pleret,  Jogjakarta. Suharsono menilai peraturan itu menyalahi perundang-undangan dan Pancasila , karena tidak menghormati dan menghargai perbedaan ras, suku, dan agama. 

Suharsono mengatakan  tidak mengetahui peraturan yang dibuat pada 2015 tersebut, karena saat itu ia masih menjabat di kepolisian.

"Saya mau menyadarkan walaupun ini mayoritas Islam semua tapi tidak ada larangan   nonmuslim tinggal di sini. Karena apa? Selama agama itu diakui legalitasnya oleh pemerintah karena ada dasar hukumnya berarti kalau anda melarang, (maka) melanggar hukum," Kata Suharsono dihubungi KBR Rabu (3/4).

Bupati Bantul Suharsono menambahkan warga tidak memiliki hak untuk melarang orang untuk tinggal hanya karena berbeda keyakinan. Suharsono akan mengajak perangkat desa dan masyarakat untuk bertemu serta memberi pengarahan bahwa aturan yang dibuat adalah salah dan harus diperbaiki.

Sebelumnya Slamet Jumiarto (42), ditolak mengontrak rumah di Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Penolakan  lantaran dirinya beragama Katolik dan istrinya Kristen Protestan.

Kata Slamet, penolakan itu didasari adanya aturan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelompok Kegiatan (Pokgiat) tentang persyaratan pendatang baru. Dia  menuturkan, dalam aturan itu disebutkan, jika pendatang baru wajib beragama Islam, sehingga keluarganya yang beragama Katolik dan Kristen protestan,  ditolak untuk tinggal di kawasan itu.

"Tanggal 30 (Maret) saya sudah pindah di sini sekeluarga. Kemudian hari minggunya tanggal 31 (Maret), saya laporan ke RT antar surat nikah, KK dan KTP, begitu dicek sama RT nya kok Kristen dan Katolik. Kemudian pak RT bilang agak bagaimana belum bisa memutuskan bisa tinggal di sini atau tidak. Saya tanya kenapa alasannya? Dia jawab, maaf sebelumnya di sini keputusan warga sepakat baik berdomisili, kontrak, dan kos untuk nonmuslim dilarang," kata Slamet kepada KBR, Selasa (2/4/2019).

Slamet Jumiarto mengaku telah ada mediasi dari berbagai pihak, baik dari kecamatan, pedukuhan, maupun Kesbangpol setempat. Kata dia, dari kesepakatan itu, dia diperbolehkan tinggal sementara hingga sang pemilik kontrakan dapat mengganti uang kontrakan yang telah disetorkan, ataupun mendapat orang lain yang ingin alih sewa.

Slamet menyebut, dirinya saat ini masih bertahan di rumah kontrakan tersebut, lantaran dirinya belum mendapat biaya ganti rugi sewa rumah. Dia  mengatakan,  telah melihat aturan Penolakan warga pendatang beda keyakinan ini, atas penjelasan Kepala Dusun Karet Iswanto. 

Dalam aturan atau Surat Keputusan Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 memutuskan syarat-syarat bagi pendatang baru di Pedukuhan Pleret di antaranya adalah bersifat nonmateri, bersifat material, dan sanksi.

Yang bersifat non-materi adalah:

1. Pendatang baru harus Islam. Islam yang dimaksud adalah sama dengan yang dianut oleh penduduk Pedukuhan Karet yang sudah ada.
   

1. Tidak mengurangi rasa hormat, penduduk Pedukuhan Karet keberatan untuk menerima pendatang baru yang menganut aliran kepercayaan atau agama non-original seperti yang dimaksud ayat 1.
   

1. Bersedia mengikuti ketentuan adat dan budaya lingkungan seperti yang sudah tertata seperti: Peringatan keagamaan, gotong royong, keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan dan lain-lain.
   

1. Bagi yang pendatang baru baik yang menetap atau kontrak/indekos wajib menunjukkan identitas kependudukan asli dan menyerahkan fotokopiannya.
   

Yang bersifat materi bagi pendatang baru yang menetap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000 dengan ketentuan Rp600.000 masuk kas kampung melalui kelompok kegiatan Pedukuhan Karet dan Rp400.000 masuk kas RT setempat.

Surat keputusan itu juga mengatur tentang saksi berupa teguran secara lisan, teguran tertulis, dan diusir atau dikeluarkan dari wilayah Pedukuhan Karet.

SK tersebut ditandatangani Kepala Dusun Karet Iswanto dan Ketua Pokgiat Ahmad Sudarmi. Ditemui KBR pada Rabu (03/04) Iswanto enggan diwawancarai.

Direktur Setara Institute Halili menilai penyebab meningkatnya intoleransi tinggi di Yogyakarta karena masih adanya peraturan-peraturan yang mendiskriminasi minoritas. 

"Yang barangkali tidak kita pikirkan selama ini adalah memeriksa apakah seluruh aturan yang berpotensi mempengaruhi relasi antaragama itu, kita tidak pikirkan itu, kita tidak pernah cek. Sampai akhirnya kita terkaget-kaget 'oh ternyata ada peraturan di level RT yang ternyata melarang agama yang berbeda dengan mayoritas di RT itu untuk masuk ke RT itu. Ternyata ada," ucap Halili kepada KBR, Rabu, (19/04/03).

Selain peraturan diskriminatif yang memicu adanya gesekan antarpenganut agama, Halili juga menilai kurangnya ruang terbuka untuk publik dapat menimbulkan tingginya kecemasan terhadap orang lain yang memiliki perbedaan keyakinan. Halili juga mencermati modernisasi di Yogyakarta, mengikis interaksi sosial pada daerah tersebut. Budaya Yogyakarta yang semakin membuat seseorang mengurangi perjumpaan dan relasi bersama orang lain.

Setara mencatat, Yogyakarta kembali menduduki 10 besar dengan peristiwa intoleransi tertinggi. Yogyakarta ada pada posisi enam lantaran berungkali peristiwa intoleran terjadi di daerah tersebut. Selain keluarga Slamet di Desa Pleret, ada pula peristiwa mencederai kebhinekaan seperti pemotongan Salib pada nisan salah seorang warga di Yogyakarta dan perusakan sedekah laut di Bantul.

Baca Juga:

Meski Dirusak, Sedekah Laut Tetap Berlanjut 

Komnas HAM: Pemda Harus Sediakan Pemakaman Umum yang Tidak Menyulitkan Minoritas Editor: Rony Sitanggang

• intoleransi
• setara
• nonmuslim
• Setara Institute