Istana Ingatkan Tak Provokatif Pasca-Pemilu: Ada Sanksi Hukuman

"Karena kita bersepakat, konstitusi bersepakat untuk menunjuk KPU sebagai sebuah lembaga independen yang telah dipercaya segenap masyarakat, ya sudah ikuti saja,"

NASIONAL

Kamis, 18 Apr 2019 13:51 WIB

Author

Dian Kurniati

Istana Ingatkan Tak Provokatif Pasca-Pemilu: Ada Sanksi Hukuman

Super hero ikut mencoblos di TPS 01, Sukoharjo, Jateng, Rabu (17/04/19). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Istana Kepresidenan mengingatkan masyarakat agar tak membuat provokasi soal hasil penghitungan surat suara, pasca-Pemilu serentak 2019, kemarin. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta  masyarakat bersabar menunggu hasil rekapitulasi suara oleh KPU, yang baru diumumkan Mei mendatang.

Moeldoko berkata, polisi akan tegas pada siapa saja yang memprovokasi terjadinya keributan, atau mengganggu kerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

"Jangan ada upaya-upaya provokasi, dan jangan ada ajakan karena ada risiko hukum. Saya mengingatkan ada risiko hukum, kalau ada ajakan-ajakan ke arah yang macam-macam. Kenapa kita mesti buru-buru, tidak sabar dan seterusnya? Karena kita bersepakat, konstitusi bersepakat untuk menunjuk KPU sebagai sebuah lembaga independen yang telah dipercaya segenap masyarakat, ya sudah ikuti saja," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/04/2019).

Moeldoko meminta masyarakat tak emosi terhadap hasil quick count. Ia meminta pendukung pasangan Joko Widodo-Maruf Amin yang unggul di quick count tak terburu-buru mengklaim kemenangan, hingga pengumuman resmi KPU. Sedangkan pada pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Moeldoko meminta tak emosi dan tetap menghargai hasil Pemilu tahun ini.

Moeldoko mengatakan KPU tetap bekerja secara independen untuk menghitung perolehan suara kedua pasangan calon saat Pemilu. Meski begitu, kata dia, TNI dan Polri juga tetap mengantisipasi berbagai risiko keamanan saat penghitungan suara. Menurut Moeldoko, pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan situasi yang emosional justru terjadi saat penghitungan suara.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.