Konflik Lahan Berlanjut, Petani Teluk Jambe Berecana Kubur Diri di Depan Istana

Protes ini ditempuh lantaran sengketa lahan seluas 700 hektare dengan PT Pertiwi Lestari tak kunjung usai.

BERITA | NASIONAL

Minggu, 23 Apr 2017 17:10 WIB

Author

Gilang Ramadhan, Ria Apriyani

Konflik Lahan Berlanjut, Petani Teluk Jambe Berecana Kubur Diri di Depan Istana


KBR, Jakarta - Petani korban konflik lahan di Telukjambe Karawang, Jawa Barat, berencana menggelar aksi kubur diri di depan Istana Negara, Selasa (25/4/2017) pekan depan. Protes ini ditempuh lantaran sengketa lahan seluas 700 hektare dengan PT Pertiwi Lestari tak kunjung usai. Perwakilan petani, akan menimbun badan dari ujung kaki hingga leher, menyisakan kepala.

"Kalau peralatannya memadai kami akan aksi kubur diri beberapa perwakilan petani. Artinya badannya ditimbun dan hanya kepala saja yang di luar timbunan tanah," jelas Madhari, salah satu petani saat dihubungi KBR, Minggu (23/4/2017).

Hingga kini, sekitar 200 petani masih mengungsi di Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang, Jakarta. Madhari pun menambahkan, aksi kubur diri sebagai simbol bahwa petani tak lagi bisa menggarap lahannya.

Itu sebab, melalui aksi tersebut, para petani hendak meminta jaminan dari pemerintah pusat agar kembali bisa menggunakan lahan untuk bertani.

"Setelah kemarin ada kunjungan dari DPR RI Komisi II ke lokasi hingga kini belum ada perkembangan."

Baca juga:

Kata Madhari, warga akan bertahan di pengungsian hingga sengketa lahan dengan PT Pertiwi Lestari rampung.

"Kondisi pengungsi alhamdulillah masalah logistik kami dibantu PP Muhammadiyah, Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat," ujarnya.


Lahan Status Quo

Pekan lalu, pemerintah memutuskan lahan sengketa di Telukjambe, Karawang, Jawa Barat dalam kondisi status quo, hingga ada kesepakatan antar-pihak yang berkonflik.

"Dalam proses penanganan masalah ini tanah itu statusnya quo," kata Direktur Jenderal Hubungan Hukum dan Keagrariaan Agus Widjoyanto kepada KBR, Senin (17/4/2017).

Kementerian Agraria sepakat duduk bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membicarakan status lahan seluas 700an hektare tersebut, pekan ini. Direktur Jenderal Hubungan Hukum dan Keagrariaan Agus Widjoyanto mengatakan, akan menyelaraskan data dengan KLHK.

"Sementara itu dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Akses-akses jalan, fasilitas-fasilitas dibuka kembali sampai ada status jelas lebih lanjut," lanjutnya.

Baca juga:

Pada pertemuan pekan ini, menurut Agus, kementeriannya akan mengecek metode penghitungan KLHK. Sebab, luasan peta KLHK berbeda dengan peta milik Kementerian Agraria.

Para petani dijanjikan bisa segera mengakses lahan mereka yang kini jadi objek sengketa dengan perusahaan pengembang PT Pertiwi Lestari (PT PL). Ini merupakan hasil pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Karawang, kementerian, kepolisian, dan Komisi Dalam Negeri DPR kemarin. Ketua Serikat Tani Teluk Jambe, Maman Nuryaman mengatakan warga berniat segera kembali setelah memastikan panel perusahaan di lahan warga, dibongkar.

Dia pun menambahkan, para petani menunggu hasil pembicaraan antara Kementerian Agraria dan KLHK soal status lahan.



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Izin Keruk Harta Karun RI

Kabar Baru Jam 8

Mama 'AB': Mengikat Yang Tercerai

Gelar Konser Musik dan Seni Pertunjukan Offline. Apa Sudah Memungkinkan?