KBR, Rembang - Wakil Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo meyakini pemerintah tidak akan mengorbankan begitu saja pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah, meski pabrik itu menuai kontroversial di masyarakat.
Edhy Prabowo mengunjungi pabrik PT Semen Indonesia pada Kamis (13/4/2017). Kunjungan itu dilakukan selang sehari setelah Kantor Staf Presiden (KSP) mengumumkan penghentian sementara seluruh kegiatan penambangan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang, Jawa Tengah, berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap pertama.
Dalam kunjungan itu, rombongan Edhy Prabowo disambut demonstrasi dari warga ring 1 sekitar pabrik semen yang mendukung pabrik beroperasi. Warga menuntut pabrik semen segera beroperasi.
Edhy Prabowo yang berasal dari Partai Gerindra itu beralasan PT Semen Indonesia merupakan perusahaan milik negara atau BUMN, yang dibangun hingga menghabiskan dana triliunan rupiah.
"Kita di DPR menyetujui pembangunan pabrik ini, karena ini BUMN," kata Edhy Prabowo saat menemui warga pendukung semen di Rembang, Jawa Tengah, Kamis (13/4/2017).
Komisi IV DPR membidangi masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan.
Baca juga:
-
KLHS Rembang: PT Semen Indonesia dan 22 Pengusaha Harus Hentikan Penambangan di CAT Watuputih
-
Gubernur Ganjar: Pemegang 22 IUP Masih Boleh Menambang di CAT Watuputih
Edhy Prabowo meminta masyarakat pendukung PT Semen Indonesia bersabar, karena tidak mungkin pemerintah mengorbankan pabrik itu.
"Sekarang yang perlu dipikirkan, Bapak Ibu sekalian mungkin hari ini mendukung mati-matian. Tapi jaminan setelah ini, apa benar ada pembangunan berkelanjutan? Ini perlu dikaji, karena ini ibarat kontrak jangka panjang. Kami tidak mau, setelah lima tahun berjalan kemudian Bapak Ibu datang ke DPR lagi, memprotes dan mengajukan keluhan. Ini yang kami tidak mau," kata Edhy Prabowo.
Dalam rombongan kunjungan itu hadir pula Ketua Tim KLHS Pegunungan Kendeng, San Afri Awang. Kepada warga, San Afri mengatakan pemerintah harus berhati-hati terkait kegiatan penambangan di Rembang, khususnya di kawasan CAT Watuputih. Menurut San Afri, wilayah CAT Watuputih merupakan kawasan lindung geologi.
"Seluruh ahli geolog melakukan penelitian, tapi sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan adanya jaringan sungai di bawah tanah. Kenapa belum bisa, karena penelitiannya tidak sampai di situ. Kita tidak bisa melihat, karena itu harus dibor hingga kedalaman 120 meter," kata San Afri.
San Afri menambahkan pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan boleh tidaknya kegiatan penambangan di CAT Watuputih. Apalagi, selain PT Semen Indonesia, akan ada empat pemain industri semen lainnya yang juga akan masuk rembang. San Afri tidak menyebutkan identitas empat pabrik semen itu.
Baca juga:
-
Pekan Depan Teliti Kars Kendeng, Tim Geologi ESDM Siap Diawasi dari Awal Hingga Akhir
-
Kendeng Menabuh Lesung
Editor: Agus Luqman
"Kenapa tersangka? Karena sudah ada barang bukti yang cukup untuk jadi tersangka yaitu ada laporan polisi, ada keterangan saksi, ada bukti seperti video tersebut."
Ari Ashkara bukan satu-satunya Dirut Garuda yang diduga melanggar hukum.
“Kami masih banyak menemukan produk tiruan kami (Harley-Davidson) seperti baju, sarung tangan, suvenir yang bebas diperjualbelikan di Indonesia.”
"Feeling saya, empat atau lima tahun lagi kita sudah tiga mengimpor bahan-bahan petrokimia. Justru bisa kita ekspor."
"Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas kemaren, tahun depan jurusnya sudah ketemu," 
"Provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batu bara, namun 'combined cycles' dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batu bara."
"Saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, ya untuk revisi UU ITE tentunya pasti," kata Menkumham Yasonna Agustus 2019 lalu.
"Tidak ada rehabilitasi kemudian juga reparasi. Itu tidak dikaitkan dengan amnesti."
"Merk kendaraan mewah tersebut di antaranya Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Bens, Range Rover, Jeep Rubicon."
"Apakah terjadi di Garuda atau BUMN lain, saya tidak menyampaikan hari ini ya berapa BUMN dan pelanggarannya seperti apa."
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."
Saksi mengatakan aparat memaksa masuk dan memanjat dinding samping dapur. Saat itu pagar asrama dikunci dan aparat tidak meminta izin atau memperkenalkan diri dan tujuan datang ke asrama.