BERITA

Kemendikbud: Sekolah Harus Berupaya Cegah Radikalisme

KBR, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharuskan sekolah meningkatkan program-proram untuk mencegah tumbuh kembangnya gerakan radikalisme di kalangan siswa.

Instruksi itu dikeluarkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Ainun Naim, pasca insiden penembakan enam orang di Tuban Jawa Timur. Mabes Polri menyebut enam orang itu sebagai terduga teroris, dimana salah satunya adalah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sekjen Kementerian Pendidikan Ainun Naim menyatakan radikalisme bisa dicegah lewat program ekstrakurikuler seperti Pramuka atau kegiatan di luar sekolah.

Selain itu, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Kewarganegaraan juga harus menekankan pentingnya toleransi.

"Kita harus waspada dan lebih meningkatkan upaya-upaya deradikalisasi," kata Ainun Naim kepada KBR, Senin (10/5/2017).

Ainun Naim mengatakan penyebaran paham radikalisme bisa muncul dari mana saja, termasuk media sosial maupun pergaulan sosial dengan sekitar. Karena itu, Ainun Naim meminta orang tua, keluarga, dan masyarakat ikut waspada dan melihat perubahan sikap dari para siswa.

"Masyarakat harus saling mengingatkan dan mewaspadai. Itu penting," tambah Ainun Naim.

<li><b>

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Proses Penanganan Terduga Teroris di Tuban   


<li><b>

Densus Tembak Mati Terduga Teroris, Ini Kata Kompolnas   

Radikalisme masuk sekolah

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius telah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memasukkan pelajaran karakter dan kebangsaan di sekolah untuk menangkal penyebaran paham radikal di kalangan siswa.

Suhardi mengatakan paham radikalisme sudah menyebar jauh di sekolah-sekolah, seperti di Cilacap Jawa Tengah, Depok Jawa Barat dan Sumatera Utara. Ia mengatakan telah bertemu Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy untuk menyampaikan permintaannya itu.

"Paham radikalisme ini tidak terfilter, karena pelajaran etika atau karakter bangsa ditinggalkan. Sekarang tolong masukkan kembali dengan metodologi yang berubah. Sifatnya bukan doktrin, tapi bagaimana membangun empati anak-anak untuk mengerti bangsanya, kemajemukan bangsa, dan sebagainya," kata Suhardi di kompleks Istana, Senin (10/4/2017).

Suhardi juga meminta Kementerian Pendidikan memverifikasi setiap bahan ajaran yang dipelajari di sekolah.

"Kementerian di pusat turun tangan, jangan didiamkan. Anak-anak kita jangan diracuni dengan pemikiran-pemikiran semacam itu," kata Suhardi.

Suhardi juga menyoroti kompetensi dari guru-guru di sekolah. Ia meminta agar Kemendikbud membuat sistem rekrutmen yang tepat, sehingga guru-guru yang direkrut bukan guru yang membawa paham radikal.

<li><b>

Wahid Foundation: 11 Juta Warga Indonesia Potensial Bersedia Lakukan Aksi Radikalisme   


<li><b>

Jokowi Bertekad Cegah Perkembangan Paham Radikalisme di Indonesia   

Editor: Agus Luqman 

• penyebaran paham radikalisme
• paham radikal
• menangkal radikalisme
• BNPT
• terorisme