BERITA

Keluarkan 23 Aturan baru, Jokowi Tegur 6 Menteri

Keluarkan 23 Aturan baru, Jokowi Tegur 6 Menteri


KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menegur sejumlah kementerian lantaran mengeluarkan banyak peraturan baru yang menghambat investasi. Jokowi mencatat sekitar 23 peraturan baru yang diterbitkan setingkat menteri atau dirjen.

Jokowi  meminta aturan-aturan tersebut   dicabut.

"Yang berminat banyak yang mau investasi juga banyak, tapi penyakitnya di kita sendiri, yaitu di masalah regulasi, masalah aturan-aturan, yang masih keluar dari kementerian, dari dirjen. Saya sampaikan, jangan buat lagi lah aturan yang menambah ruwet, jangan," kata Jokowi dalam rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Selasa (4/4/2017). 

Jokowi melanjutkan, "ini masih keluar, 23. Saya ingin saudara-saudara itu memotong yang sudah ada agar hilang, bukan menambah."

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan, sekitar 5-6 kementerian/lembaga menerbitkan sejumlah regulasi baru. Namun, aturan baru tersebut tidak melalui pembahasan dan persetujuan di rapat terbatas.


"Bagi Presiden, semua hal yang berkaitan dengan regulasi baru, seharusnya dilaporkan terlebih dahulu karena memang Presiden berkeinginan memangkas itu," tutur Pramono.


Pramono enggan merinci kementerian/lembaga yang disorot; Kata dia, Presiden menginginkan penyederhanaan aturan untuk mengejar peringkat kemudahan berusaha di ranking 50.


"Kami tidak menyebutkan KL-nya karena ini berkaitan dengan persiapan kita untuk menghadapi tingkat kemudahan berusaha yang disebut EODB (Ease of Doing Business)," ujar politisi PDI Perjuangan ini. 


Editor: Rony Sitanggang

  • presiden joko widodo
  • Sekretaris Kabinet Pramono Anung

Komentar (1)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

  • jasimin7 years ago

    Perlu pemangkasan birokrasi yg berbelit belit supaya investor mudah menanamkan modalnya di Indonesia Selama ini terlalu banyak birokrasi yg menghambat ,sehingga langkah Presiden sudah benar ,dan Para Menteri sebagai pembantu presiden harus tunduk dan sejalan dengan visi misi Presiden